Slip Biru Benar – Benar Ampuh Saat Akan Ditilang POLISI

Kejadian tadi pagi sekitar jam 8:45, Saya kebetulan dianter adik saya ke kantor naik sepeda motor. Jarak rumah ke kantor kurang lebih 1-2 km, kebiasaan buruknya saya jarang menggunakan helm kalau dianter sama adik.

Pagi tadi kebetulan temen saya juga nebeng yang akhirnya kami “bertiga yang pakai helm cuman 1” saya sangat sadar bahwa hal ini tidak dibenarkan alias salah….

Tidak jauh dari Pekayon Mal tiba – tiba saya disetop dan langsung dimintai SIM dan STNK. Tetapi karena stnk yang bawa adik saya, maka saya menyempatkan untuk meminta stnk tersebut, Saya serahkan apa yang Bapak POLISI minta, “anehnya Beliau tidak menyelesaikan ditempat saya ditangkap”, malah saya disuruh mengikuti beliau. Pak Polisi hanya bilang “Ikuti saya” saya pun menuruti apa perintah Polisi.

Ternyata saya dibawa ke Warteg tepat di depan Komplek Perumahan Kemang Pratama dan langsung bertemu dengan Bapak Polisi yang lain “mungkin atasan” yang sedang merokok di dalam Warteg. (mungkin habis sarapan kali)

Tanya jawab Polisi pun Berlangsung.
Kurang lebih begini sih…

  • Polisi : “Selamat Pagi”
  • Saya : “Pagi juga Pak”
  • Polisi : katanya kamu tidak pakai helm “Beliau sambil menyiapkan foto kopian tentang pelanggaran dan nilai denda”.
  • Saya : saya memang bertiga yang pakai helm cuma satu, saya memang salah Pak.
  • Polisi : Ini pelanggaran yang kamu lakukan dan ini dendanya, kamu tahu kan!! “Beliau sambil menunjukkan apa yang Beliau Jelaskan.
  • Saya : Iya “saya menjawab sekenanya sambil menyalakan rokok LA dan dengan gaya yang kurang merespon kepada Polisi tersebut, karena saya tidak mau berlama-lama berdiskusi yang pokok permasalahannya sudah jelas”.
  • Polisi : Mengeluarkan buku “sepertinya surat tilang” mungkin Polisinya agak kecewa karena kata damai nggak keluar dari mulut saya, kamu ditilang aja yah!!! intonasinya polisi tersebut cukup tinggi.
  • Saya : “Saya MINTA SLIP BIRUNYA AJA DEH PAK”karena uang saya nggak cukup, saya cuman ngantongin uang Rp.20.000, nggak cukup kan Pak, buat mbayar uang damai….?
  • Polisi : Sama saja mau biru mau slip merah kamu tetap kena denda yang kebih besar, kamu kan tau tadi!!! satu orang nggak pakai helm Rp.75.000 kan?!!!
  • saya : masa sih pak…..?
  • Polisi : Jadi mau kamu apa..?!! “sepertinya tambah kesel polisi ini”
  • Saya : Maaf Pak, kan saya sudah mengakui kesalahan saya, jadi saya minta slip biru aja, biarin berapapun dendanya yang penting uangnya buat Negara.”orang – orang yang sedang sarapan di warteg sempat melihat – lihat saya, karena intonasi saya juga keras, saya sengaja melakukan ini paling tidak yang saya lakukan tentang ngotot untuk minta slip biru menjadikan pengalaman dan ilmu pengetahuan baru buat mereka kalau ditangkap polisi.
  • Polisi : Dengan nada tinggi Polisi itu memanggil teman – temannya yang berada di luar,masuk 2 orang dan bicara agak pelan, saya kurang begitu jelas apa yang mereka bicarakan, saya hannya mendengar ekor pembicaraannya emang masih berlaku yah di BRI slip biru itu? kemudian Polisi yang tadi duduk kembali sambil berbicara pelan kepada saya, kamu kalu bicara baik2 pasti kami bantu, jadi gimana nih maunya.
  • Saya : “Saya benar – benar sedang terburu – buru karena adik saya sedang mid test di LIA kalimalang“jadinya saya langsung saja bicara ke Polisi tersebut terserah Bapak deh karena dari tadi saya sudah bilang saya pegang uang 20.000 kalau Bapak mau ya silahkan saya juga nggak mau lama-lama, kalau nggak mau tolong segera saya dikasih slip birunya. roman muka polisi tersebut berubah karena intonasi saya lumayan keras. karena Polisi tersebut tahu bahwa jika dia memberikan slip biru Dia tidak mendapatkan uang sepeserpun maka Polisi tersebut segera meminta uang saya.
Walaupun saya kehilangan Rp.20.000 saya tetap senang hari ini, karena sudah membuktikan bahwa keampuhan slip biru yang pertama kali saya baca di milis tetangga, benar – benar bisa membuat mimik Polisi berubah, jadi kalo ditilang sekarang sudah punya senjata baru..He..he..he..

Tapi yang terpenting adalah “jika saja semua orang mau mengkapanyekan tentang slip biru ini saya yakin sekali praktek oknum yang gak jelas akan segera berkurang dan pendapatan pajak Negara naik…..”

Dari kejadian tersebut akhirnya saya berkeinginan untuk menginformasikan kepada Semua yang membaca tulisan ini agar:

  1. kesalahan saya tidak menggunakan helm tidak dicontoh.
  2. Kesalahan saya memberikan uang ke Pak POLISI jangan Dicontoh karena itu tindakan yang sangat bodoh yang saya lakukan, ini sama saja saya memberi peluang tetap memberikan praktek2 oknum polisi terus berjalan….padahal jika saya mau sedikit lebih keras dengan tetap ngotot minta slip biru mungkin uang 20.000 saya masuk kas negara dan bisa mengurangi praktek tersebut.
  3. Saya tetap menyarankan kepada siapapun yang membaca tulisan ini, jika Anda mengalami kejadian serupa MINTALAH SLIP BIRU sebagai tanda bahwa kita mengakui kesalahan kita. dan kita wajib membayarkannya ke Negara melalui Bank BRI.
Harapan saya Semoga yang membaca tulisan ini bisa menyebarluaskan…………….informasi tentang slip Biru ini agar bisa mengurang praktek2 yang nggak jelas……
Mari kita kampanyekan SLIP BIRUNYA……agar Oknum berkurang uangnya buat Negara aja. ….
Semoga bermanfaat.

Sekilas Hasil Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi


Tepatnya tanggal 3 Desember 2007 kemarin bertempat di Hotel Grand Aquilla Bandung, Kebetulan saya hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh:

Departemen Komunikasi dan Informatika
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Direktorat Standardisasi POSTEL

Yaitu Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi dengan mengangkat tema yang sangat Bagus ya…

Terwujudnya Sinergi Regulasi Bidang Standardisasi dan Perkembangan Teknologi ICT

Dari beberapa susunan acara tersebut, tentunya saya ingin menginformasikan hal-hal yang terkait dengan dasar-dasar atau perundangan tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi.

Kebetulan saya datang agak terlambat sekitar pukul 9:20 wib bertepatan pada sesi I yaitu SESI ASPEK REGULASI. Pembicara dalam hal ini adalah Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Bapak Drs.H.Santoso,S.H.,M.H.

Beliau membawakan materi tentang Revisi Peraturan Menteri Perhubungan NO.10 tahun 2005 tentang alat dan perangkat telekomunikasi.

Harapan saya sebenarnya lebih kepada mendorong Peran dan Fungsi kontrol pemerintah terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang sangat menjamur yang tidak atau belum disertifikasi, karena disadari atau tidak disadari bahwa fungsi kontrol tersebut sepertinya lumpuh/berjalan ditempat yang dampaknya bisa kita rasakan bersama bahwa banyak sekali ditemukan alat/perangkat telekomunikasi yang tidak disertifikasi dan tidak bisa memberikan layanan purna jual yang baik tehadap masyarakan Indonesia.

Bahkan jika hal ini tidak ditanggapi dengan serius tidak menutup kemungkinan bahwa perangkat – perangkat telekomunikasi ini bisa dijadikan sarana untuk kepentingan Negara lain yang tentunya bisa sangat membahayakan sistem pertahanan Bangsa dan Negara Indonesial.

Btw…. saya tidak akan mengulas jauh – jauh mengenai sistem pertahanan nasional. Yang jelas memang benar Pemerintah indonesia dalam hal ini Dirjen POSTEL mulai menggencarkan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membeli perangkat yang sudah disertifikasi dan betapa pentingnya sertifikasi perangkat telekomunikasi tersebut…….”Semoga sukses”

Selanjutnya pada pertemuan ini saya mendapatkan informasi mengenai :
Substansi Perubahan Permenhub Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi

  • Persyaratan keselamatan dan atau persyaratan electromagnetic compability (pasal 1 butir 9)
  • Lembaga yang berwenang (pasal 1 butir 14)
  • Mutual Recognition Arrangement (MRA) (pasal 1 butir 15)
  • Badan Penetap (Designating Authority/DA) (pasal 1 butir 16)
  • Setiap >>> dihilangkan {pasal 2 ayat (1)}
  • Alat dan Perangkat: Jaringan,akses,alat pelanggan,pendukung telekomunikasi {pasal 3 ayat (1)}
  • Alat dan perangkat pendukung telekomunikasi tidak wajib sertifikasi {pasal 4 ayat (1)}
  • Lembaga Penilaian Kesesuaian (pasal 5)
  • Pengujian Conformance dan atau pengujian Electromagnetic Compatibility {pasal 15 ayat (1)}
  • Uji laboratorium (in-house test) dan uji lapangan (on-site test) (pasal 19)
  • Pelaksanaan MRA dilakukan melalui evaluasi dokumen dari negara asal {pasal 25 ayat (1)}
  • Sertifikasi A untuk pabrikan atau distributor dan sertifikasi B untuk importir atau perakit atau institusi (pasal 28 huruf a dan b)
  • Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun {pasal 30 ayat (1)}
  • Penerbitan sertifikat yang diperbaharui paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap {pasal 30 ayat (5)}
  • Penolakan permohonan pembaharuan sertifikat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja {pasal 31 ayat (1)}
  • Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja permohonan pembaharuan belum terbit, maka sertifikat tetap berlakusampai jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya sertifikat asli {pasal 31 ayat (2)}
  • Apabila s.d 3 (tiga) bulan sejak masa laku berakhir sertifikat tidak diperbaharui, maka sertifikat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku {pasal 31 ayat (3)}
  • Sertifikat dapat juga dicabut apabila ada kebijakan dan atau peraturan baru dan terbukti adanya perubahan dan atau ketidaksesuaian alat dan perangkat telekomunikasi (pasal 32 huruf a dan b)
  • Penggantian sertifikat wajib apabila terjadi {pasal 33 ayat (1)}
  1. Pemindahtanganan hak atas sertifikat kepada pihak lain
  2. Perubahan nama badan usaha
  3. Perubahan alamat badan usaha
  4. Sertifikat hilang
  • Pemegang sertifikat wajib melakukan pelabelan pada alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat {pasal 34 ayat (1)}
  • Pemegang sertifikat wajib bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan alat dan perangkat telekomunikasi yang teleh diberi label {pasal 35 ayat (3)}
  • Biaya sertifikasi terdiri dari biaya pengujian dan biaya sertifikat {pasal 37 ayat (2)}
  • Pengawasan dan pengendalian terhadap permen ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal (pasal 30)

Semoga bermanfaat….

Kep Dirjen 245/DIRJEN/2002 Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI
SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK
INTERNET TELEPON UNTUK KEPERLUAN PUBLIK

KELOMPOK : A ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG
TIDAK MENGGUNAKAN FREKUENSI RADIO
NOMOR URUT : 27
NOMOR SURAT KEPUTUSAN : 245/DIRJEN/2002
TANGGAL DITETAPKAN : 17 OKTOBER 2002

DITERBITKAN OLEH :

DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI

JL. MEDAN MERDEKA BARAT N0.17
JAKARTA
PUSAT 10110
Hak Cipta DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Dilarang merubah, menambah atau mengurangi isi dokumen ini dalam bentuk apapun,
tanpa seijin tertulis dari penerbit.

PASAL 32, AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG DIPERDAGANGKAN, DIBUAT, DIRAKIT, DIMASUKKAN DAN ATAU DIGUNAKAN DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA WAJIB MEMPERHATIKAN PERSYARATAN TEKNIS DAN BERDASARKAN IZIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17
JAKARTA
10110
TEL : (021) 3835931, 3835939
FAX : (021) 3860754, 3860781, 3844036

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 245/DIRJEN/2002

T E N T A N G PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan, perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan internet teleponi untuk keperluan publik, maka perlu ditetapkan persyaratan teknis perangkat internet teleponi;
b. bahwa sehubungan pada butir a. dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi untuk Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.

Mengingat :

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit(Lembara Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tipe Alatdan Perangkat Telekomunikasi;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan PerangkatTelekomunikasi;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet TeleponiUntuk Keperluan Publik.

M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN
TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK

PERTAMA : Mengesahkan persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk internet teleponi untuk keperluan publik, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Memberlakukan standard persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk internet teleponi untuk keperluan publik, sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA,sebagaimana pedoman dalam melaksanakan sertifikasi dan pengujian alat/perangkat telekomunikasi.
KETIGA : Setiap alat/perangkat internet teleponi untuk keperluan publik yang akan digunakan dan atau diperdagangkan di Wilayah Republik Indonesia wajib mengikuti persyaratan teknisperangkat internet teleponi untuk keperluan publik danmemperoleh sertifikat dari Direktur Jenderal Pos danTelekomunikasi.
KEEMPAT : Apabila setelah ditetapkannya keputusan ini ternyata dalam perkembangan teknologi terdapat perubahan pada persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk internet teleponi untuk keperluan publik, maka keputusan inidapat ditinjau kembali.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 Oktober 2002
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

T T D

DJAMHARI SIRAT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekjen Dephub;
3. Irjen Dephub;
4. Ka. Badan Litbang Dephub;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;
6. Para Direksi Penyelenggara Telekomunikasi;
7. Para Kepala UPT / Dinas Postel.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 245/DIRJEN/2002
TANGGAL : 17 OKTOBER 2002

ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK DIREKTORAT BINA STANDAR POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK
INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK

1. UMUM

1.1. Ruang Lingkup
Persyaratan teknis ini merupakan persyaratan teknis untuk perangkat gateway dan gatekeeper yang digunakan untuk Iayanan telepon melalui Internet protocol atau disebut VoIP (Voice over Internet
Protocol
). Persyaratan teknis ini meliputi definisi, singkatan, istilah, konfigurasi,persyaratan bahan baku, persyarat konstruksi, persyaratan operasi dan persyaratan elektris, persyaratan fungsional, persyaratan Iayanan, persyaratan features dan persyaratan penandaaan.

1.2. Definisi
Yang dimaksud Internet teleponi adalah teknologi untuk menyalurkan panggilan teleponi (telephone call) dengan menggunakan protokol Internet. Yang dimaksud gateway dalam spesifikasi ini adalah sebuah gateway H.323 yang menyediakan antarmuka komunikasi secara real-time dua arah antara terminal H.323 pada jaringan IP dan terminalterminal ITU, telepon PSTN serta terminal-terminal pada jaringan lain. Sedangkan yang dimaksud gatekeeper adalah sebuah entity H.323 pada jaringan yang menyediakan transisi alamat, sebagai fungsi routing dan mengontrol akses atau panggilan dalam jaringan untuk terminal H.323 dan gateway.

1.3. Konfigurasi
Gambar 1. Konfigurasi hubungan H.323 Gateway/Gatekeeper Dengan jaringan IP dan PSTN

IP

NETWORK
PSTN H.323 Gateway
H.323
Gatekeeper

1.4. Singkatan
ASL : Active Speech Input Level
ATM : Asynchronous Transfer Mode
Bit : Binary digit
CDR : Call Detail Record
CLIP : Calling Line Identification Presentation
CLIR : Calling Line Identification Restriction
DIME : Dual Tone Multiple Frequency
GW : Gateway
HDB3 : High Density Bipolar 3
Hz : Hertz
IP : Internet Protocol
ITSP : Internet Telephony Service Provider
ITU : International Telecommunication Union
IVR : Interactive Voice Response
kbps : kilo bit per second
LAN : Local Area Network
MCID : Malicious Call Identification
MFC : Multi Frequency Code
PBX : Private Branch Exchange
PC : Personal Computer
PCB : Printed Circuit Board
pp : peak to peak
ppm : part per million
PSTN : Public Switched Telephone Network
SS7 : Signalling System No.7
TCP : Transmission Control Protocol
UDP : User Datagram Protocol
Vac : Volt alternate current
VAD : Voice Activity Detection
VoIP : Voice over Internet Potocol

1.5. Istilah
a. Ethernet Spesifikasi sistem LAN menggunakan frekuensi base band yangsesuai dengan standar IEEE 802.3.
b. Authentication Suatu proses pembuktian keabsahan suatu identitas.
c. Authorization Suatu proses pemberian ijin berdasarkan keabsahan identitas untuk dapat mengakses atau menggunakan Iayanan atau untuk
mengakses informasi.
d. Backward call clearing Sinyal yang dikirim kearah balik, sebagai tanda bahwa pelanggan yang dipanggil telah meletakkan gagang teleponnya.
e. Bit Error Rate (BER) Perbandingan banyaknya digit yang salah pada sisi penerima dibandingkan jumlah digit yang diterima pada selang waktu tertentu.
f. Bit rate Banyaknya bit tiap detik.
g. dBm Level daya dengan referensi 1 mW.
h. dBmO Level daya absolut yang diukur pada titik referensi transmisi 0 dBr.
i. E.164 number Sistem penomoran telepon internasional didefinisikan dalam Rekomendasi ITU-T E.164 yang tersusun dan variable digit desimal yang diatur dalam kode khusus sebagi berikut :
Country Code + National Destination Number + Subscriber Number.
j. Forward call clearing Sinyal yang dikirim ke arah depan sebagai tanda akhir dan suatu pembicaraan. Sambungan harus segera dibubarkan dan perhitungan waktu pembicaraan dihentikan.
k. Frame Suatu siklus yang berurutan dari beberapa time slot di mana posisi relatif tiap slot dapat dikenali.
l. Gatekeeper Sebuah entity H.323 pada jaringan yang menyediakan translasi alamat dan mengontrol akses atau panggilan ke jaringan untuk terminal H.323 dan gateway.
m. H.323 entity Komponen H.323 antara lain meliputi terminal-terminal H.323, gateway dan gatekeeper.
n. Jitter Perubahan sesaat yang tidak kumulatif dan suatu significant instant
sinyal digital terhadap posisi idealnya.
o. Malicious Call Identification (MCID) Suatu Iayanan tambahan yang ditawarkan kepada pelanggan yang dikenal panggilan untuk memungkinkan permintaan agar pemanggil teridentifikasi dan tercatat dalam jaringan.

2. PERSYARATAN

2.1. Persyaratan Bahan Baku
Bahan baku yang digunakan harus memenuhi persyaratanpersyaratan
sebagai berikut :
a. Perangkat terbuat dari bahan yang kuat dan ringan.
b. Komponen terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan khusus dirancang untuk perangkat telekomunikasi.
c. Papan rangkaian tercetak (PCB) terbuat dan bahan yang mutunya baik.

2.2. Persyaratan Konstruksi
Perangkat harus memenuhi persyaratan rancang bangun dan konstruksi sebagai berikut :
a. Bagian-bagian perangkat harus dibuat dalam bentuk modul dan disusun dengan baik, rapi, serasi dalam bentuk kabinet yang kompak.
b. Perangkat terlindung dan kemungkinan masuknya benda-benda lain dan serangga yang tidak dikehendaki.
c. Harus dilengkapi dengan terminal-terminal pengukuran/pemeliharaan.

2.3. Persyaratan Operasi
2.3.1. Catu Daya Perangkat VolP harus dapat bekerja pada tegangan listrik-43,2 Vdc sampai dengan -55,2 Vdc (dengan tegangan nominal 48Vdc). Atau dengan catuan tegangan 220 Vac ±
10% Vac 50 Hz dan dilengkapi rectifier.
2.3.2. Kondisi Lingkungan Kerja
a. Perangkat harus dapat bekerja normal pada suhu ruang /lingkungan 10
0C sampai dengan 500C.
b. Perangkat harus dapat bekerja normal pada kelembaban sampai dengan 95% pada suhu 40
0C.
c. Perangkat harus memenuhi persyaratan kesesuaian elektnomagnetik (Electromagnetic compatibility) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ditjen Postel.
2.3.3. Indikator Alarm
Perangkat harus dilengkapi dengan sistem alarm berupa display, untuk mengindikasikan minimum kondisi sebagai
berikut :
a. Normal / gangguan pada power supply.
b. Gangguan pada port saluran data dan 2 Mbps.
c. Gangguan yang terjadi di dalam sistem gateway sendiri antara lain kegagalan pada fungsi gateway, data log crash dan lain-lain.
2.3.4. Sistem Pengaman
a. Perangkat harus dilengkapi dengan pengaman terhadap :
Kondisi anus lebih
Kondisi tegangan lebih
Petir
b. Perangkat harus memiliki titik penyambungan dengan grounding
2.3.5. Antarmuka ke PSTN
Gateway harus mampu dihubungkan dengan jaringan PSTN minimum melalui satu interface E1 (2 Mbps) yang sesuai
dengan Rekomendasi ITU-T G.703.
2.3.6. Antarmuka ke Jaringan Data / IP (IP Network)
Perangkat harus mampu dihubungkan dengan jaringan data melalui antarmuka Ethernet / Fast Ethernet sebagai antarmuka mandatory, dan antarmuka serial (ATM dan/atau frame relay) sebagai antarmuka optional.
2.3.7. Sistem Pensinyalan
Gateway harus mampu mentranslasikan sistem pensinyalan R2MFC dan SS7 yang direkomendasikan oleh Ditjen Postel.
2.3.8. Antarmuka Pensinyalan PSTN (khusus untuk Outband Signalling / SS7)
Untuk sistem pensinyalan SS7, disamping Gateway untuk kanal suara perlu disediakan fungsi SS7 gateway melalui
A link atau F link.
2.3.9. Karakteristik Speech Coder
Karakteristik-karakteristik speech coder sesuai dengan ITU Rec G.711, G.729A atau G.723.1.
2.3.10. Aktive Speech Input Level (ASL)
Active Speech Input Level (ASL) nominal -22 dBoV sampai dengan -26 dBoV.
2.3.11. Analog / Digital – Digital / Analog Circuit Noise
Noise sirkit dan A/D, D/A converter dan amplifier tidak lebih dan -70 dBoV.
2.3.12. Gateway Voice Processing Delay Time
Gateway Voice Processing Delay Time maksimal pada gateway menurut sistem encoder / decoder yang diterapkan
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ditjen Postel.
2.3.13. Administration Console / Provisioning
a. Gateway dan Gatekeeper harus memiliki port atau
terminal untuk melakukan konfigurasi secara lokal.
b. Gateway dan Gatekeeper harus dapat dikonfigurasi
secara remote menggunakan telnet ataupun aplikasi remote console lainnya.
2.3.14. Sistem Redundancy
a. Gateway dan Gatekeeper memiliki kemampuan recovery apabila terjadi kegagalan sistem sampai dilakukan perbaikan.
b. Gateway memiliki sistem redundansi yang aktif diinstal pada perangkat, yang minimal meliputi :
Redundansi Power Supply
Redundansi File System
Redundansi Routing Traffic dengan kemampuan mengalihkan rute panggilan ke jaringan data alternatif apabila terjadi kegagalan pada jaringan data utama.
2.3.15. Manajemen Jaringan
Perangkat dilengkapi dengan sistem manajemen jaringan dengan spesifikasi sebagai berikut :
a. Manajemen jaringan menggunakan SNMP untuk melakukan monitor bandwidth jaringan data, konfigurasi dan operasional gateway, hub, router dan serta sistem billing secara remote.
b. Manajemen jaringan mampu memberikan solusi yang diperlukan untuk mengatasi gangguan yang terjadi.
c. Satu sistem manajemen jaringan mampu melayani beberapa gateway dan beberapa router dalam skala yang ditentukan (zone / nation-wide).
2.3.16. Pengalaman IP pada Gateway Perangkat gateway harus mampu mendukung sistempengalamatan lP (IP address) untuk kelas A, B dan C.

2.4. Persyaratan Elektris
2.4.1. Port Interface 2 Mbps
a. Kode : HDB3
b. Bit rate : 2O48 kbps
± 50 ppm.
c. Bentuk pulsa : memenuhi Gambar 2.
d. Impedansi : 120 Ohm/balance.
e. Tegangan pulsa “satu” :

Tegangan nominal pulsa dan pulsa “nol” satu : 3V.
Tegangan pulsa “nol” :0 ± 0,3V.

f. Lebar pulsa nominal : 244 ns.
g. Perbandingan amplitudo : 0,95 sampai dengan 1,05. pulsa positip dengan pulsa negatip : 0,95 sampai dengan 1,05.
h. Perbandingan Iebar : 0,95 sampai dengan 1,05. pulsa positip dengan pulsa negatip
i. Jitter production : 0,05 maksimum pp pada range frekuensi f1 = 20 Hz sampai dengan 14 = 100 kHz.
j. Kemampuan ekualisasi :
6 dB pada 1024 kHz redaman saluran.
k. Struktur frame : satu frame tendiri dari 32 time slot. Time slot 16 berisi Signalling
dan multiframe alignment word signal, time slot 0 untuk alarm dan frame aligment sinyal. NOTE – V corresponds to the nominal peak value
Gambar 2. Bentuk Pulsa 2048 kbps

2.5. Persyaratan Fungsional
2.5.1. Media Channel Address Resolution Function
a. Gateway mendukung sistem pengalamatan lP untuk komunikasi dalam jaringan lP.
b. Gateway mendukung sistem penomoran PSTN untuk mendukung panggilan berbasis sirkit.
2.5.2. Stream Conditioning Function
Transfer media stream antara domain IP dengan domain PSTN termasuk transcoding dan echo cancellation.
Nominal pulse V =
100%
50%
0%
(244 + 244)
T1818840-92

2.5.3. Gateway H.225 Function
Menerima dan mengirimkan pesan-pesan H.225 (sesuai dengan rekomendasi ITU-T H.323 ver 2).
2.5.4. Gateway H.245 Function
Menerima dan mengirimkan pesan-pesan H.245 (sesuai dengan rekomendasi ITU-T H.323 ver 2).
2.5.5. Gateway RTP / RTCP Function
Gateway mengirim dan menerima sinyal informasi suara melalui kanal RTP dan mampu melakukan fungsi kontrol
kanal RTP tersebut menggunakan pesan RTCP (sesuai draft IETF RFC 1889).
2.5.6. Signalling Mediation Function
Memetakan pensinyalan antara domain IP dan domain PSTN.
2.5.7. Authentication Function
Mengenali identifikasi user, perangkat atau entity jaringan.
2.5.8. Gateway Media Stream Admission Control Function
Mampu melakukan kontrol admission media streaming.
2.5.9. Non-Repudiation Evidence Gathering
Mempunyai kemampuan mengumpulkan informasi untuk digunakan sebagai pembuktian bahwa pesan pensinyalan
telah ditransmisikan atau diterima.
2.5.10. Media Channel Privacy
Dapat melakukan privacy kanal ke dan dari gateway.
2.5.11. Signalling Privacy
Mampu memasukan signalling privacy ke dan dari gateway.
2.5.12. Usage Recording Function
Menentukan dan atau menyimpan informasi-informasi yang relevan antara lain yang berisi call detail record (CDR), CDR digunakan oleh sistem billing eksternal untuk mengumpulkan data biaya panggilan pelanggan. CDR berisi informasi yang berhubungan dengan data-data spesifik panggilan. Datadata yang harus terdapat dalam CDR adalah sebagai berikut :
No. Data Deskripsi
1 Tanggal Tanggal saat terbentuknya CDR.
2 Jam Jam saat terbentuknya CDR.
3 CALL_DURATION Lama panggilan dalam detik. Misal : “600” = 10 menit.
4 USER_ID Billing ID pelanggan yang akan dikenai biaya untuk suatu panggilan. Misal : “23456””
5 LINE_NUMBER Nomor kanal yang digunakan GW khusus untuk panggilan, nomor kanal akan dibedakan antara gateway originating dan terminating. Setiap gateway melaporkan kanal mana yang digunakan untuk panggilan.
Misal : “3” – line number 3.
6 OUTBOUND_GTW_ID Pengidentifikasi gateway tujuan. Misal : “GTW0007”
7 OUTBOUND_GTW_IP Alamat lP gateway tujuan.Misal : “190,200,45,66”.
8 INBOUND_GTW_ID Pengidentifikasian gateway asal. Misal : “GTW000I”
9 INBOUND_GTW_IP Alamat IP gateway asal. Misal : “190.200.44.66”11 Call Type Mampu memberikan identifikasi jenis panggilan. Misal : “Telephony” atau “VoIP”
10 E164_DESTINATION_NUMBER Nomor E.164 Iengkap yangdipanggil.Misal : “972955687733”(Nomor dial PBX dimulai dengansebuah tanda).
11 E164_ORIGINATING_NUMBER Nomor E.164 lengkap yang memanggil.Misal : “972955687730” (Nomor dial PBX dimulai dengansebuah tanda).
12 CALL_ID Call ID unik yang dihasilkan oleh GW, mampu meneruskan CallingLine Identification (CLI).
13 CONNECT_TIME Waktu mulai terbentuknya hubungan
14 DISCONNECT_TIME Waktu terputusnya hubungan
15 DISCONNECT_REASON Sebuah representasi nomor alas dan panggilan terputus. Nilai yang mungkin meliputi :
0 = panggilan berakhir normal.
1 = panggilan terputus karenagangguan teknis.
2 = panggilan tidak pernah dapatpendudukan. (misal : tidak ada jawaban).
3 = panggilan yang terputus secara tidak sengaja.(misal : ketika pelanggan prepaid melebihi waktu sisanya).
16 Call_Source_ID Sebuah representasi digit yang menunjukkan arah panggilan.
Nomor yang mungkin adalah :
0 = originating gateway.
1 = termination gateway.
17 OUTBOUND_DOMAIN_ID
Representasi string ID domain gateway tujuan. Misal : “POSTEL”
18 INBOUND_DOMAIN_ID Representasi string ID domain gateway asal. Misal : “Ditstand”
2.5.13. Radius Communication Protokol Gateway dan atau Gatekeeper harus memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi-informasi untuk keperluan billing (CDR) ke Radius Server dengan menggunakanprotokol standar (sesuai dengan draft IETF RFC 2138 dan2139).

2.6. Persyaratan Interoperabillity
2.6.1. Umum
a. Gateway harus mendukung persyaratan signaling PSTN yang berlaku di Indonesia.
b. Gateway harus mendukung pengkodean G.711, G.729A dan G.723.1. Pengkodean G.729A harus diutamakan dan
pengkodean G.723.1. dijadikan pilihan ke dua.
c. Gateway harus mendukung DTMF encode dan decode. Pengguna dapat memasukan tone DTMF untuk menggunakan menu pilihan pada sistem layanan interaktif secara jarak jauh, misalnya untuk aplikasi voice mail, televoting, dan sebagainya.
d. Gateway dan Gatekeeper harus mendukung protocol H.323 versi 2 dan atau yang terbaru.
e. Gatekeeper harus mendukung cross-platform gatekeeper interoperability.
f. Jika Clearinghouse diimplementasikan maka :
untuk panggilan-panggilan yang melibatkan clearinghouse, gatekeeper harus mengimplementasikan carrier authentication dengan clearinghouse dan carrier call authorization dan clearinghouse.
untuk panggilan-panggilan yang melibatkan clearinghouse, gatekeeper harus menjamin integritas dan suatu message.
Call Detail Records (CDRs) harus dibangkitkan dan dikirimkan ke clearinghouse secara real time.
g. Gatekeeper Routed Call Signalling (GRC) dan Direct Endpoint Routed Call Signalling (DRC) harus diijinkan.
h. Clock synchronization gatekeeper local harus dibentuk dari sumber waktu yang reliable dan akurat sedikitnya setiap 24 jam.
i. Gateway support protocol Fax T 38 UDP/IP, TCP/IP, V.27ter, V.29 dan V.17. (optional).
2.6.2. Service Interoperabillity
2.6.2.1. Basic Services
a. Harus mampu melakukan setup panggilan dan H.323 client yang terhubung pada jaringan IP ke terminal PSTN.
b. Harus mampu melakukan setup panggilan dan terminal PSTN ke H.323 client yang terhubung pada jaringan lP.
c. Harus mampu melakukan setup panggilan VoIP antar terminal PSTN melalui jaringan ViIP H.323.
d. Harus mampu melakukan backward call clearing dan forward call clearing.
e. Harus memungkinkan gateway atau gatekeeper untuk membebaskan (clean) suatu panggilan.
f. Harus mampu mendukung layanan-layanan user yang menggunakan sistem pensinyalan DTMF bi-directional maupun uni-directional end to end antara lain aplikasi-aplikasi voice mail, conference, banking, answering machine dan layanan interaktif Iainnya.
g. Harus mampu mengirimkan informasi kondisikondisi panggilan antara lain busy tone, alertingtone, congestion tone dan sebagainya.
2.6.2.2. Supplementary Services / Features
a. Harus mampu mendukung transport informasi identitas untuk digunakan antara lain pada layanan Calling Line Identification Presentation (CLIP) dan Calling Line Identification Restriction (CLIR). Pada interface antara IP domain dan PSTN, penomoran harus ditentukan sesual dengan rekomendasi ITU-TE.164.
b. Harus mampu mendukung fitur Malicious Call tracing (MCID) untuk panggilan-panggilan yang diinisialkan dan terminal IP.
2.6.2.3. Addressing / Routing
a. Untuk aplikasi yang melibatkan jaringan publik harus memungkinkan suatu inisiator panggilan dalam jaringan IP menggunakan sebuah nomor
E.164 untuk mengidentifikasi dan memanggil pelanggan PSTN.
b. User-user yang dihubungkan ke jaringan IP harus mampu menggunakan sebuah terminal yang mempunyai alamat IP secara permanen maupun dinamik.
c. Untuk aplikasi yang melibatkan jaringan publik harus memungkinkan suatu inisiator panggilan dalam PSTN menggunakan sebuah nomor E.164 untuk mengidentifikasi dan rnemanggil pelanggan IP.
d. Service Provider Portability
Suatu pelanggan harus mampu melakukan panggilan ke lISP tanpa harus mengubah namaatau nomon directory-nya.
2.6.2.4. Security:
Harus menggunakan mekanisme keamanan yang ditentukan pada rekomendasi ITU-T H-235.
a. Authentication :
Harus mendukung fungsi autentikasi yang mampu mengenali pengidentifikasian user,perangkat atau entity jaringan.
b. Authorization:
Harus mendukung fungsi autonisasi pada user untuk menggunakan suatu fasilitas.
c. Non-Repudiation :
Harus mendukung sistem non-repudiation yang suatu fungsi keamanan yang menyediakan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan pengiriman informasi atau Iayanan sebagai alat pencegah kepada orang tersebut untuk menyangkal informasi yang telah dikirimkan.
d. Privacy :
Harus mempunyai suatu mekanisme untuk memastikan bahwa penyadapan pada link IP atau pada link multiple IP tidak mengakibatkan intersepsi pada pembicaraan.
Harus mempunyai suatu mekanisme untuk memastikan bahwa penyadapan pada link IP atau pada link multiple IP tidak mengakibatkan determinasi identitas dan atau nomor telepon salah satu dan suatu party yang terlibat dalam suatu pembicaraan.
Harus mendukung algoritma multiple enciyption.
e. Integrity :
Harus mempunyai mekanisme untuk meyakinkan integritas informasi pensinyalan dan informasi media sehingga informasi yang diterima secara tepat.

2.7. Persyaratan Service Capability
Perangkat harus mampu memberikan layanan sebagai berikut :
a. Layanan wajib :
Komunikasi phone to phone
Prepaid services
b. Layanan opsional :
Komunikasi PC to phone
Komunikasi phone to PC
Komunikasi fax to fax
Voice conference

2.8. Persyaratan Features
Perangkat harus mempunyai feature-feature sebagai berikut :
a. Features wajib :
Dynamic routing
Silence suppression I Voice Activity Detection(VAD)
G.165/G.168 compliant echo cancellation
Jitter buffer
DTMF detection and generation
b. Features opsional:
Real time G3 fax
Auto Detection suara atau fax
QoS function protocol
Kompresi header RTP

2.9. Persyaratan Penandaan
Perangkat gateway harus diberi tanda nama pabrik pembuatnya, tipe perangkat dan kode / nomor seri. Tanda-tanda tersebut tidak boleh mudah terlepas / terhapus.

2.10. Cara Pengambilan Contoh
Pengambilan contoh benda uji dilakukan secara random (acak) oleh institusi penguji dengan jumlah minimal : 2 unit.

2.11. Cara Uji
Cara pengujian ditetapkan oleh laboratorium uji yang disetujui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan harus mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa benda uji memenuhi persyaratan teknis.

2.12. Syarat Lulus Uji
HasiI pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda uji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini.

2.13. Syarat Keselamatan Kesehatan
Perangkat VOIP harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindung dari gangguan listrik, magnetic maupun elektromagnetik.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 Oktober 2002
d
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

T T D

DJAMHARI SIRAT

Sumber: Dirjen Postel

Kep.DirJen No. 193/DIRJEN/2005 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat KOmunikasi Radio Microwave Link

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 193 /DIRJEN/2005

T E N T A N G
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO MICROWAVE LINK
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Menimbang :

  • a. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi menentukan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis;
  • b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam butir a di atas dipandang perlu ditetapkan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Radio Microwave Link dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
  4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikasi Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO MICROWAVE LINK;

Pertama :
Mengesahkan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Radio Microwave Link sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua :
Memberlakukan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Radio Microwave Link sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama sebagai standar dan pedoman dalam melaksanakan sertifikasi atau pengujian perangkat Komunikasi Radio Microwave Link di wilayah Indonesia;

Ketiga :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 23 Mei 2005d

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,
DJAMHARI SIRAT

Salinan Keputusan ini disampakan kepada Yth :

  1. Menteri Perhubungan;
  2. Sekjen Dephub;
  3. Irjen Dephub;
  4. Ka. Badan Litbang Dephub;
  5. Sekditjen Postel;
  6. Para Direktur, Ditjen Postel;
  7. Para Kepala UPT/DINAS Postel.

 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
Nomor : 193 / Dirjen / 2004
Tanggal : 23 Mei 2005

PERSYARATAN TEKNIS
ALAT DAN PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO MICROWAVE LINK

BAB I
KETENTUAN UMUM

  1. Ruang Lingkup Persyaratan teknis ini meliputi ruang lingkup, definisi, singkatan, aplikasi, karakteristik utama, karakteristik sekunder, alat dan perangkat microwave yang digunakan dalam sistem telekomunikasi terestrial untuk Dinas Tetap (Fixed Service) serta persyaratan pengujiannya.
  2. DEFINISI Yang dimaksud dengan alat dan perangkat komunikasi radio microwave link adalah alat dan perangkat yang bekerja pada frekuensi di atas 1 GHz antara lain digunakan pada :sistem backbone telekomunikasi, dan transmision link serta mempunyai fungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu stasiun/titik ke stasiun/titik lain (point to point) atau satu stasiun/titik ke banyak stasiun/titik (point to multipoint).
  3. Singkatan
  1. AF : Audio Frequency
  2. AGC : Automatic Gain Controller
  3. BER : Bit Error Rate
  4. CISPR : International Special Committe on Radio Interference
  5. DSR : Data Signalling Rate
  6. EIRP : Effective Isotropically Radiated Power
  7. EMC : Electro Magnetic Compatibility
  8. ETSI : European Telecommunication Standards Institute
  9. FCC : Federal Communications Commission
  10. FDM : Frequency Division Multiplexing
  11. FEC : Forward Error Correction
  12. FER : Frame Error Rate
  13. FSK : Frequency Shift Keying
  14. IF : Intermediate Frequency
  15. ISDN : Integrated Service Digital Network
  16. ITU-R : International Telecommunication Union – Radiocommunication
  17. MABR : Multiplex Aggregate Bit Rate
  18. NF : Noise Figure
  19. PDH : Plesiochronous Digital Hierarchy
  20. QAM : Quadrature Amplitude Modulation
  21. QPSK : Quadrature Phase Shift Keying
  22. RF : Radio Frequency
  23. RSL : Receiver input Signal Level
  24. SDH : Synchronous Digital Hierarchy
  25. SER : Symbol Error Rate
  26. SRRL : Short Range Radio Link
  27. STM : Synchronous Transfer Mode
  28. TCM : Trellis Code Modulation
  29. VSWR : Voltage Standing Wave Ratio


4. Istilah
Untuk tujuan standardisasi ini, beberapa istilah didefinisikan sebagai berikut :

a. Komunikasi Radio yaitu komunikasi dengan menggunakan gelombang radio.
b. Point to Point yaitu komunikasi yang disediakan oleh sebuah link dari satu stasiun ke satu stasiun lain.
c. Point to Multipoint yaitu komunikasi yang disediakan oleh beberapa link dari satu stasiun ke beberapa stasiun.
d. Backbone Telekomunikasi yaitu komunikasi radio terestrial yang dipakai untuk kapasitas besar (SDH STM-1).
e. Transmision Link adalah komunikasi radio terestrial yang dipakai untuk kapasitas kecil dan menengah.
f. Spurious Emission yaitu emisi gelombang radio di luar bandwidth yang ditentukan .
g. Karakteristik utama atau main/mandatory adalah spesifikasi atau parameter umum yang harus dimiliki oleh tiap alat dan perangkat komunikasi radio microwave link.
h. Karakteristik sekunder atau voluntary adalah spesifikasi atau parameter khusus yang dapat dimiliki oleh tiap alat dan perangkat komunikasi radio microwave link.

BAB II

KARAKTERISTIK TEKNIS

1. Karakteristik Utama
1.1. Frekuensi kerja.

 

Band (GHz)

Range Frekuensi (GHz)

1,4

1.35 – 1.53

2

1.427 – 2.67

4

3.6 – 4.2

5

4.4 – 5.0

L6

5.85 – 6.425

U6

6.425 – 7.11

7

7.11 – 7.75

8

7.725 – 8.5

10

10.3 – 10.68

11

10.7 – 11.7

12

11.7 – 12.7

13

12.7 – 13.25

14

14.25 – 14.5

15

14.4 – 15.35

18

17.7 – 21.2

23

21.2 – 23.6

27

24.25 – 29.5

31

31.0 – 31.3

38

36.0 – 40.5

55

54.25 – 58.2

  • Range Frekuensi mengacu pada rekomendasi ITU – R F series dan/atau non- rekomendasi.
  • Alokasi dan penetapan frekuensi ditetapkan oleh Direktorat Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit.

1.2. Transmitter output Power : maksimum +32 dBm.
1.3. Spurious Emission.

a. Spurious emission pada interval antara B-C dibatasi minimum 23 dB dibawah peak level dimana interval B-C adalah 40% dari bandwidth yang ditetapkan.
b. Spurious emission pada interval antara C-D dibatasi minimum 45 dB dibawah peak level dimana interval C-D adalah 40% dari bandwidth yang ditetapkan.

0 dB-5-10-15-20-25-30-35-40-45foABCDRF Spektrum MaskSpectraldensity(dB)


Gambar
1. Spektrum Sinyal RF
Keterangan :
– fo : frekuensi tengah.
– Interval antara fo – B adalah setengah lebar bandwidth yang ditetapkan.
– Interval antara fo – A adalah 48% dari bandwidth yang ditetapkan.
– Interval antara B – C adalah 40% dari bandwidth yang ditetapkan.

1.4. Receiver threshold/sensitivity pada input demodulator: lebih kecil dari -65 dBm pada BER lebih kecil sama dengan 10-3 untuk digital.
1.5. Modulation :
– modulasi digital dengan pilihan FSK, PCM, PSK, TCM, BCM, QAM.
– modulasi analog dengan pilihan AM, FM.
Spurious emission
1.6. Frequency stability : lebih kecil dari ±20 part per million (ppm) atau 2×10-5.
1.7. Transmission capacity : mengacu ke standar PDH ITU-T Rec. G.703, dan SDH ITU-T Rec. G.707, G.708, dan G.709.
1.8. Service channel : Basic rate: n x 9.6 kbps
Broadband (ISDN) rate: n x 64 kbps (Ethernet)
Way side channel: 2 Mbps.
1.9. Noise Figure : lebih kecil dari 12 dB.
1.10. Antena dengan karakteristik :

• VSWR : lebih kecil dari 1,5.
• Gain: tergantung aplikasi, besarannya bisa ditentukan oleh operator/vendor secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan.
• Return loss : lebih besar dari 20 dB.
• Front to back ratio : lebih besar dari 30 dB.
• Beamwidth : toleransi pelebaran maksimum 10% dari beamwidth desain.

1.11. Operating temperature : 0 °C sampai dengan 55 °C.
1.12. Humidity : 0 % – 95 %.
Power supply : ±(20 – 60) V DC, dengan maksimum fluktuasi ±20 %
AC 220V ± 10%, dengan frekuensi 47 – 52 Hz.

2. Karakteristik Sekunder
2.1. Aggregate bit rate : sesuai dengan sistem MUX-DEMUX yang dipakai oleh user.
2.2. Bandwidth IF : maksimum toleransi pelebaran adalah sebesar 10% dari bandwidth filter sistem.
2.3. EMC dan safety : mengacu pada standar ETSI ETS 300-385 dan CISPR 22/24.
2.4. Memiliki sistem Alarm.
2.5. Interface : sesuai jenis aplikasi dan layanan yang akan dibuat operator/vendor, dengan memperhatikan kompatibilitas dengan servis atau jaringan yang telah ada.
2.6. Redundancy : 1+1 hot stand by dan N+1 (frequency diversity dan atau space diversity).

BAB III
PERSYARATAN PENGUJIAN

 

  1. Cara Pengambilan Contoh Uji Pengambilan benda uji dilakukan secara random menurut prosedur uji yang berlaku.
  2. Cara Uji Cara uji ditetapkan oleh institusi penguji yang mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa benda uji yang memenuhi persyaratan teknis ini.
  3. Syarat Lulus Uji Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda uji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini. Jika benda uji dinyatakan TIDAK LULUS UJI, maka semua kelompok yang termasuk dalam benda uji dinyatakan juga tidak lulus uji.
  4. Syarat Keselamatan dan Kesehatan Alat dan Perangkat Komunikasi Radio Microwave Link harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindung dari gangguan listrik maupun eletromagnetik.
  5. Syarat Penandaan Setiap Alat dan Perangkat Komunikasi Radio Microwave Link wajib ditandai, memuat nama pabrik dan negara pembuat, merk, type, dan nomor seri serta memenuhi ketentuan sertifikasi.
  6. Cara Pengemasan Ukuran pengemasan tergantung pabrik pembuat dengan memperhatikan unsur keselamatan, estetika dan efisiensi ruangan.
Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 23 Mei 2005
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

DJAMHARI SIRAT

 

Sumber :Dirjen Postel

Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG
TELEKOMUNIKASI

Menimbang:
a.
bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b.
bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mernperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa;
c.
bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi;
d.
bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandarig terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional;
e
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dipandang tidak sesuai Iagi, sehingga perlu diganti;
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

  1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya;
  2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
  3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
  4. Sarana dan prasarana tetekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
  5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
  6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
  7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
  8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
  9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
  10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
  11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
  12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  13. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  14. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  15. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
  16. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
  17. Menteri adalah Menteri yang ruang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.
Pasal 3
Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
BAB III
PEMBINAAN
Pasal 4
(1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.
(3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.
Pasal 5
(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.
(3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Iembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.
(4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dan asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi, dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.
(5) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 6
Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.
BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 7
(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
(2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
d. peran serta masyarakat.
Bagian Kedua
Penyelenggara
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu :
a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
c. badan usaha swasta; atau
d. koperasi.
(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh :
a. perseorangan
b. instansi pemerintah;
c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9
(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.
(2) Penyelengara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
(3) Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk :
a. keperluan sendiri;
b. keperluan pertahanan keamanan negara;
c. keperluan penyiaran.
(4) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan :
a. perseorangan;
b. instansi pemerintah;
c. dinas khusus;
d. badan hukum.
(5) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Larangan Praktek Monopoli
Pasal 10
(1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Perizinan
Pasal 11
(1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan :
a. tata cara yang sederhana;
b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
c. penyelesaian dalam waktu yang singkat.
(3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat
Pasal 12
(1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.
(2) Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.
(3) Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13
Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.
Pasal 14
Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
(1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
(2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 16
(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa teiekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
(2) Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.
(3) Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 17
Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip :
a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;
b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan.
c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.
Pasal 18
(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/ merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
(2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
(3) Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.
Pasal 20
Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut :
a. keamanan negara;
b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
c. bencana alam;
d. marabahaya; dan atau
e. wabah penyakit.
Pasal 21
Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.
Pasal 22
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi :
a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.
Bagian Keenam
Penomoran
Pasal 23
(1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.
(2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 24
Permintaan penomoran oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan berdasarkan sistem penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Bagian Ketujuh
Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan
Pasal 25
(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
(2) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi Iainnya.
(3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip :
a. pemanfaatan sumber daya secara efisien;
b. keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi;
c. peningkatan mutu pelayanan; dan
d. persaingan sehat yang tidak saling merugikan.
(4) Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 26
(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dan persentase pendapatan.
(2) Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedelapan
Tarif
Pasal 27
Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Bagian Kesembilan
Telekomunikasi Khusus
Pasal 29
(1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.
Pasal 30
(1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.
(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.
(3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 31
(1) Dalam keadaan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b belum atau tidak mampu mendukung kegiatannya, penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud dapat menggunakan atau memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dan atau digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi Iainnya.
(2) Ketentuan Iebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesepuluh
Perangkat TelekomunikaSi, Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit
Pasal 32
(1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 33
(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
(3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
(4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 34
(1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan Iebar pita frekuensi.
(2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunan orbit satelit.
(3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 35
(1) Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke wilayah perairan Indonesia dan atau yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(2) Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di Iuar peruntukannya, kecuali :
a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan IaIu Iintas pelayaran; atau
b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
c. merupakan bagian dan sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.
(3) Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 36
(1) Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dan dan ke wilayah udara Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(2) Spektrum frekuensi radio diiarang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dan dan ke wilayah udara Indonesia di Iuar peruntukannya, kecuali :
a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keselamatan Iafu Iintas penerbangan; atau
b. disambungkan ke jaringan teiekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
c. merupakan bagian dan sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan.
(3) Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 37
Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.
Bagian Kesebelas
Pengamanan Telekomunikasi
Pasal 38
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
Pasal 39
(1) Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
(2) Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 40
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melaiui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.
Pasal 41
Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan
dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 42
(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
(2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 43
Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa te!ekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.
BABV
PE NYI DI KAN
Pasal 44
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Departemen yang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran Iaporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan .
i. mengadakan penghentian penyidikan
(3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 45
Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.
Pasal 46
(1) Sanksi admiriistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 47
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 48
Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 49
Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 50
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 51
Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Pasal 52
Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 53
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling Iama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 54
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 55
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 56
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 57
Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 58
Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 59
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60
Pada saat berlakunya Undang-undang ini penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini.
Pasal 61
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 masih berlaku.
(2) Jangka waktu hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersingkat sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Penyelenggara.
Pasal 62
Pada saat Undang-undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Dengan berlakunya Undang-undang in i, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 64
Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 154
Salinan sesuai dengan aslinya
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
UMUM
Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mernperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.
Perubahan Iingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan Iingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.
Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Perkembangan teknologi telekomunikasi di tingkat internasional yang diikuti dengan peningkatan penggunaannya sebagai salah satu komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersial tinggi, telah mendorong terjadinya berbagai kesepakatan multilateral.
Sebagai negara yang aktif dalam membina hubungan antarnegara atas dasar kepentingan nasional, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan multilateral menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diikuti. Sejak penandatanganan General Agreement on Trade and Services (GATS) di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Sesuai dengan pninsip perdagangan global, yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka peran Pemerintah dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak mengurangi prinsip
dasar yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dikuasai oleh negara.
Dengan tetap berpijak pada arah dan kebijakan pembangunan nasional serta dengan memperhatikan perkembangan yang berlangsung baik secara nasional maupun internasional, terutama di bidang teknologi telekomunikasi, norma hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi perlu diganti.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika.
Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan Iebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat Iebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.
Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.
Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.
Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.
Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat
mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.
Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dalam ketentuan ini dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.
Pasal 4
Ayat (1)
Mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.
Ayat (2)
Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional.
Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi.
Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi.
Dalam rangka efektivitas pembinaan, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara telekomunikasi, dan mengikutsertakan peran masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 6
Sesuai dengan ketentuan Konvensi Telekomunikasi Internasional, yang dimaksud dengan Administrasi Telekomunikasi adalah Negara yang diwakili oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, Administrasi Telekomunikasi melaksanakan hak dan kewajiban Konvensi Telekomunikasi lnternasional, dan peraturan yang menyertainya.
Administrasi Telekomunikasi Indonesia juga melaksanakan hak dan kewajiban peraturan internasional Iainnya seperti peraturan yang ditetapkan Intelsat (International Telecommunication Satellite Organization) dan lnmarsat (International Maritime Satellite Organization) serta perjanjian internasional di bidang telekomunikasi Iainnya yang diratifikasi Indonesia.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus antara lain untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penyelenggara jasa telekomunikasi yang memerlukan jaringan telekomunikasi dapat menggunakan jaringan yang dimilikinya dan atau menyewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lain.
Jaringan telekomunikasi yang disewa pada dasarnya digunakan untuk keperluan sendiri, namun apabila disewakan kembali kepada pihak lain, maka yang menyewakan kembali tersebut harus memperoleh izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan adalah penyelenggaraan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan perseorangan, misalnya amatir radio dan komunikasi radio antarpenduduk.
Huruf b
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum instansi tersebut, misalnya, komunikasi departemen atau komunikasi pemerintah daerah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk dinas khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan, antara lain, kegiatan navigasi, penerbangan, atau meteorologi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk badan hukum adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha swasta, atau koperasi, misalnya telekomunikasi perbankan, telekomunikasi pertambangan, atau telekomunikasi perkeretaapian.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Pasal ini dimaksudkan agar terjadi kompetisi yang sehat antarpenyelenggana telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat.
Pemerintah berkewajiban untuk mempublikasikan secara berkala atas daerah/wilayah yang terbuka untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
Penyelenggaraan telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan daiam perizinan.
Penyelenggaraan telekomunikasi guna keperluan eksperimen diberi izin khusus untuk jangka waktu tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah adalah kemudahan yang diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi yang secara Iangsung menguasai, memiliki, dan atau menggunakan tanah dan atau bangunan.
Pasal 13
Yang dimaksud dengan perseorangan adalah orang seorang dan atau badan hukum yang secara Iangsung menguasai, memiliki dan atau menggunakan tanah dan atau bangunan
yang dimanfaatkan atau dilintasi.
Dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap hak milik perseorangan maka pemanfaatannya harus mendapat persetujuan para pihak.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Ganti rugi oleh penyelenggara telekomunikasi diberikan kepada pengguna atau masyarakat Iuas yang dirugikan karena kelalaian atau kesalahan penyelenggara telekomunikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyelesaian ganti rugi dilaksanakan dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Cara-cara tersebut dimaksudkan sebagai upaya bagi para pihak untuk mendapatkan penyelesaian dengan cara cepat. Apabila penyelesaian ganti rugi melalui cara tersebut di atas tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.
Pasal 16
Ayat (1)
Kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi.
Dalam penetapan kewajiban pelayanan universal, pemerintah memperhatikan prinsip ketersediaan pelayanan jasa telekomunikasi yang menjangkau daerah berpenduduk dengan mutu yang baik dan tarif yang Iayak.
Kewajiban pelayanan universal terutama untuk wilayah yang secara geografis terpencil dan yang secara ekonomi belum berkembang serta membutuhkan biaya pembangunan tinggi termasuk di daerah perintisan, pedalaman, pinggiran, terpencil dan atau daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan.
Kewajiban membangun fasilitas telekomunikasi untuk pelayanan universal dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap yang telah mendapatkan izin dari pemerintah berupa jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dan atau jasa sambungan lokal. Penyelenggara jaringan telekomunikasi Iainnya di Iuar kedua jenis jasa di atas diwajibkan memberikan kontribusi.
Ayat (2)
Kompensasi lain sebagaimana dimaksud dalam kewajiban pelayanan universal adalah kontribusi biaya untuk pembangunan yang dibebankan melalui biaya interkoneksi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Pencatatan pemakaian jasa telekomunikasi merupakan kewajiban penyelenggara yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berlaku hanya untuk pelayanan jasa telepon Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dan Sambungan Langsung Internasional (SLI) sepanjang diminta oleh pengguna jasa telekomunikasi. Perekaman pemakaian jasa telekomunikasi adalah rekaman rincian data tagihan (billing), yang digunakan untuk membuktikan pemakaian jasa telekomunikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu dari jaringan yang terhubung tadi melalui penomoran yang ditentukan.
Pada dasarnya pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya. Dalam pelaksanaannya penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat mengubah rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna.
Apabila terjadi, hal di atas bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang dapat merugikan baik bagi penyelenggara maupun bagi pengguna.
Pasal 20
Pengiriman informasi adalah tahap awal dari proses bertelekomunikasi, yang dilanjutkan dengan kegiatan penyaluran sebagai proses antara dan diakhiri dengan kegiatan penyampaian informasi untuk penerimaan pihak yang dituju. Prioritas pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah antara lain berita tentang musibah.
Pasal 21
Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan,
keamanan, atau ketertiban umum.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar kebutuhan atas penomoran dari penyelenggana jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi serta penggunanya dapat dipenuhi secara adil dan selaras dengan ketentuan internasional. Nomor adalah rangkaian tanda dalam bentuk angka terdiri atas kode akses dan nomor pelanggan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu alamat pada jaringan atau pelayanan telekomunikasi.
Ayat (2)
Penomoran adalah sumber daya terbatas dan oleh karena itu sistem penomoran diatur oleh Menteri secara adil. Penomoran pada jaringan telekomunikasi terkait dengan teknologi dan ketentuan internasional.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi adalah kewajiban yang dikenakan kepada penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi sebagai kompensasi atas perizinan yang diperolehnya dalam penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari pendapatan dan merupakan Pendapatan Negana Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Susunan tarif jaringan dan atau jasa telekornunikasi meliputi struktur dan jenis tarif ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan struktur dan jenis tersebut, penyelenggara jaringan
telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dapat menetapkan besaran tarif. Struktur tarif terdiri atas biaya pasang baru (aktivasi), biaya berlangganan bulanan, biaya penggunaan, dan biaya jasa tambahan (feature). Jenis tarif terdiri atas tarif pulsa Iokal, tarif pulsa Sambungan Langsung Jaraka Jauh (SLJJ), tarif Sambungan Langsung Internasional (SLI), dan air time untuk jasa sambungan telepon bergerak.
Pasal 28
Formula sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pola perhitungan untuk menetapkan besaran tarif. Formula tarif terdiri atas formula tarif awal dan formula tarif perubahan. Dalam menetapkan formula tarif awal, yang harus diperhatikan adalah komponen biaya, sedangkan untuk menetapkan formula besaran tarif perubahan diperhatikan juga antara lain faktor inflasi, kemampuan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan telekomunikasi.
Pasal 29
Ayat (1)
Larangan bagi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi ruang lingkup penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang memang hanya untuk keperluan sendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebutuhan jasa telekomunikasi di suatu daerah yang karena keadaan tertentu belum dapat dijangkau oleh jasa telekomunikasi. Oleh karena itu Undang-undang ini memandang perlu untuk memberikan kemungkinan kepada penyelenggara telekomunikasi khusus yang sebenarnya hanya bergerak untuk kepentingan sendiri, dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.
Ayat (2)
Peyelenggara telekomunikasi khusus yang menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat melanjutkan penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dengan pertimbangan invenstasi yang telah dilakukannya dan kesinambungan pelayanan kepada pengguna. Dalam hal ini penyelenggara telekomunikasi khusus yang bersangkutan wajib memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Untuk keperluan pertahanan keamanan negara, fasilitas telekomunikasi yang dimiliki oleh
penyelenggara telekomunikasi lainnya dapat dimanfaatkan. Penggunaan atau pemanfaatan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan sepanjang jaringan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara, yang dalam hal ini oleh Tentara Nasional Indonesia, tidak dapat berfungsi atau tidak tersedia. Dalam hal negara dalam keadaan bahaya ketentuan ayat ini tidak berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi merupakan syarat yang diwajibkan terhadap alat/perangkat telekomunikasi agar pada waktu dioperasikan tidak saling mengganggu alat/perangkat telekomunikasi lain dan atau jaringan telekomunikasi atau alat/perangkat selain perangkat telekomunikasi.
Persyaratan teknis dimaksud lebih ditujukan terhadap fungsi alat/perangkat telekomunikasi yang berupa parameter elektris/elektronis serta dengan memperhatikan pula aspek di luar parameter elektris/elektronis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aspek lainnya, misalnya Iingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi, setiap alat atau perangkat telekomunikasi dimaksud harus diuji oleh balai uji yang diakui oleh pemerintah atau institusi yang berwenang.
Ketentuan persyaratan teknis memperhatikan standar teknis yang berlaku secara internasional, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan harus berdasarkan pada teknologi yang terbuka.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit didasarkan kepada ketersediaan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi termasuk siaran sesuai peruntukannya. Tabel alokasi frekuensi radio disebarluaskan dan dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Apabila ketersediaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tidak memenuhi permintaan atau kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi, maka perolehan izinnya antara lain dimungkinkan melalui mekanisme pelelangan.
Ayat (2)
Frekuensi radio adalah jumlah getaran elektromagnetik untuk 1 (satu) periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio.
Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang,
jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu.
Frekuensi dalam telekomunikasi digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi. Dengan demikian agar informasi dapat dibawa atau disalurkan dengan baik tanpa gangguan maka penggunaan frekuensinya harus diatur. Pengaturan frekuensi antara lain mengenai pengalokasian pita frekuensi dan peruntukannya.
Orbit satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit. Orbit satelit terdiri atas orbit satelit geostasioner, orbit satelit rendah, dan orbit satelit menengah.
Orbit satelit geostasioner adalah suatu lintasan yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi yang mempunyai kedudukan tetap terhadap bumi. Orbit satelit geostasioner berada di atas khatulistiwa dengan ketinggian 36.000 km.
Orbit satelit rendah dan menengah adalah suatu lintasan yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit yang kedudukannya tidak tetap terhadap bumi. Ketinggian orbit satelit rendah sekitar 1.500 km dan orbit satelit menengah sekitar 11.000 km.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Besarnya biaya penggunaan frekuensi ditentukan berdasarkan jenis dan lebar pita frekuensi. Jenis frekuensi akan berpengaruh pada mutu penyelenggaraan, sedangkan Iebar pita frekuensi akan berpengaruh pada kapasitas/jumlah informasi yang dapat dibawa/dikirimkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia adalah wilayah Iaut teritorial termasuk perairan dalam. Dengan demikian, pengertian ini menjangkau konsepsi negara kepulauan
sebagaimana diakui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional yang selanjutnya telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Karena kapal berbendera asing tersebut telah dilengkapi dengan perangkat telekomunikasi yang pemasangan dan pengoperasiannya mengikuti ketentuan yang berlaku di negaranya, maka ketentuan tentang persyaratan teknis yang ditetapkan Menteri tidak dapat diterapkan kepadanya. Penggunaan perangkat telekomunikasi tersebut di wilayah perairan Indonesia tetap harus mengikuti ketentuan internasional yang berlaku, yakni prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai dengan peruntukannya.
Ayat (2)
Larangan menggunakan spektrum frekuensi radio atau orbit satelit di wilayah perairan Indonesia dimaksudkan untuk melindungi keamanan negara dan untuk mencegah dirugikannya penyelenggaraan telekomunikasi.
Dinas bergerak pelayaran (maritime mobile service) adalah telekomunikasi antara stasiun pantai dan stasiun kapal, antarstasiun kapal, antarstasiun komunikasi pelengkap di kapal, stasiun kendaraan penyelamat, atau stasiun rambu radio penunjuk posisi darurat.
Ketentuan ini hanya berlaku untuk kapal sipil dan tidak berlaku bagi kapal milik Tentara Nasional Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Ketentuan teknis tentang perangkat telekomunikasi yang ditetapkan Pemerintah tidak dapat diterapkan kepada pesawat udara asing karena pesawat udara asing tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku di negaranya.
Penggunaan perangkat telekomunikasi tersebut tetap harus mengikuti ketentuan internasional yang berlaku, yakni prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai dengan peruntukkannya.
Ayat (2)
Larangan menggunakan spektrum frekuensi radio atau orbit satelit di wilayah udara Indonesia dimaksudkan untuk melindungi keamanan negara dan untuk mencegah dirugikannya penyelenggaraan telekomunikasi. Dinas bergerak penerbangan (aeronautical mobile service) adalah telekomunikasi antara stasiun penerbangan dan stasiun pesawat udara, antarstasiun pesawat udara yang juga dapat mencakup stasiun kendaraan penyelamat, dan stasiun rambu radio penunjuk posisi darurat. Dinas tersebut beroperasi pada frekuensi yang ditentukan untuk marabahaya dan keadaan darurat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 37
Asas timbal balik yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah asas dalam hubungan internasional untuk memberikan perlakuan yang sama kepada perwakilan diplomatik asing di
Indonesia sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan.
Pasal 38
Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa :
a. tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
b. tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya;
c. penggunaaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
d. penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi Iainnya; atau
e. penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi.
Pasal 39
Ayat (1)
Kegiatan pengamanan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi yang dimulai sejak perencanaan pembangunan sampai dengan akhir masa pengoperasian. Lingkup perencanaan pembangunan termasuk antara lain rancang bangun dan rekayasa, yang harus memperhitungkan perlindungan dan pengamanan terhadap gangguan elektromagnetis,alam, dan Iingkungan. Dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan instalasi penyelenggara mengikutsertakan masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 40
Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.
Pasal 41
Rekaman informasi antara lain rekarnan percakapan antarpihak yang bertelekomunikasi.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan proses peradilan pidana dalam ketentuan ini mencakup penyidikan, penuntutan, dan penyidangan.
Huruf a
Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun keatas, seumur hidup atau mati.
Huruf b
Contoh tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ialah tindak pidana yang sesuai dengan Undang-undang tentang Narkotika dan tindak pidana yang sesuai dengan Undang-undang tentang Psikotropika.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 45
Pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cuküp jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasat 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah hak eksklusivitas untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), dan Sambungan Langsung Internasional (SLI) yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Penyelenggara.
Sejalan dengan jiwa Undang-undang ini yang akan mengakhiri monopoli di bidang telekomunikasi, Pemerintah dapat mempersingkat jangka waktu hak tertentu tersebut.
Untuk mempercepat berakhirnya jangka waktu hak tertentu dilakukan melalui cara dan persyaratan yang disepakati bersama, dengan memperhatikan prinsip kejujuran dan keadilan serta keterbukaan (fairness), misalnya dengan pemberian kompensasi.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3881

Sumber: Dirjen Postel

KM. 10 Tahun 2005 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 10 TAHUN 2005
TENTANG
SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyederhanakan proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan internasional, perlu diatur kembali ketentuan mengenai sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
  8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
  2. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan;
  3. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
  4. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
  5. Tipe alat dan perangkat telekomunikasi adalah model atau jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu;
  6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
  7. Label adalah keterangan mengenai alat dan perangkat telekomunikasi yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang mengidentifikasikan informasi tentang alat dan perangkat yang telah bersertifikat;
  8. Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku;
  9. Persyaratan teknis adalah parameter elektris/elektronis yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang dibuat oleh Instansi teknis terkait;
  10. Surat Pengantar Pengujian Perangkat, yang selanjutnya disebut SP3, adalah surat persetujuan dari Lembaga Sertifikasi kepada Lembaga Pengujian untuk dilakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;
  11. Lembaga Penilaian Kesesuaian (Conformity Assessment Body/CAB) adalah lembaga sertifikasi dan atau lembaga pengujian yang ditetapkan oleh Badan Penetap;
  12. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang ditunjuk oleh Badan Penetap untuk menerbitkan sertifikat;
  13. Lembaga Pengujian adalah laboratorium yang melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;
  14. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
  15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 

 

BAB II

SERTIFIKASI

Pasal 2

  1. (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib melalui sertifikasi.
  2. (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian.
  3. (3) Pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :a. pengujian; dan b. penerbitan sertifikat.

Pasal 3

  1. (1) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi harus berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
  2. (2) Dalam hal persyaratan teknis belum ditetapkan, Direktur Jenderal harus menetapkan persyaratan teknis dimaksud selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan sertifikat diterima oleh Lembaga Sertifikasi.

 

Pasal 4

  1. (1) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui : a. pengukuran, oleh Lembaga Pengujian; atau b. uji dokumen, oleh Lembaga Sertifikasi.
  2. (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari : a. uji laboratorium (in-house test); dan atau b. uji lapangan (on-site test), yang dilakukan apabila uji laboratorium tidak dapat dilakukan.
  3. (3) Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku dalam hal Mutual Recognition Arrangement (MRA).
  4. (4) Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan terhadap dokumen laporan hasil pengujian Lembaga Pengujian negara lain yang telah diakreditasi.
  5. (5) Dalam hal laporan hasil pengujian Lembaga Pengujian negara lain sebagaimanana dimaksud dalam ayat (4) masih terdapat parameter yang belum diuji, wajib dilakukan pengukuran terhadap parameter tersebut.

 

 

 

 

 

Pasal 5
Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan terdiri dari :
a. Sertifikat A, untuk pabrikan atau distributor;
b. Sertifikat B, untuk importir atau institusi.

Pasal 6
Terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapatkan sertifikat dilekatkan label.

BAB III

TATA CARA SERTIFIKASI

PASAL 7

  1. (1) Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dapat diajukan oleh : a. pabrikan atau perwakilannya (representative), yang merupakan produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang; b. distributor, yang merupakan badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan; c. importir, yang merupakan perusahaan pemegang Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK) yang ruang lingkupnya meliputi bidang telekomunikasi; atau d. institusi, yang merupakan badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri.
  2. (2) Permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diajukan kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam hal ini Lembaga Sertifikasi.
  3. (3) Permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 1 dengan melampirkan : a. Anggaran Dasar dan atau dokumen legal perusahaan lainnya; b. dokumen penunjukan dari pabrikan, untuk permohonan sertifikat A; c. dokumen NPIK dan pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual oleh importir, untuk permohonan sertifikat B; d. dokumen penunjang teknis dan operasional; dan e. sampel uji sebanyak 2 (dua) unit untuk Customer Premises Equipment (CPE) atau 1 (satu) unit untuk non-CPE disampaikan kepada Lembaga Pengujian paling lambat 15 (limabelas) hari setelah diterbitkan SP3; atau f. dokumen tambahan MRA, untuk pelaksanaan uji dokumen.

 

 

Pasal 8

  1. (1) Dalam hal permohonan sertifikat memenuhi persyaratan, Lembaga Sertifikasi memberikan SP3 kepada Lembaga Pengujian untuk dilakukan pengujian dengan tembusan kepada pemohon sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 2.
  2. (2) Dalam hal permohonan ditolak, Lembaga Sertifikasi harus memberikan jawaban kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan, sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 3.
  3. (3) Pemberian SP3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterima secara lengkap.

 

 

Pasal 9

Berdasarkan SP3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Lembaga Pengujian melakukan pengukuran alat dan perangkat telekomunikasi

Pasal 10

Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) alat dan perangkat telekomunikasi oleh Lembaga Pengujian selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya SP3, harus disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 4.

Pasal 11

  1. (1) Berdasarkan RHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga Sertifikasi melakukan evaluasi.
  2. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat sesuai Lampiran Peraturan ini pada contoh 5.
  3. (3) Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan Lembaga sertifikasi harus memberikan jawaban disertai dengan alasan penolakan sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 6.
  4. (4) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud alam ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil uji dari Lembaga Pengujian.

Pasal 12

Lembaga Sertifikasi harus mengumumkan setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat.

Pasal 13

  1. (1) Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun.
  2. (2) Setelah habis masa berlakunya, sertifikat wajib diperbaharui, kecuali : a. alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak diperdagangkan lagi; atau 

    b. alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak digunakan lagi untuk keperluan institusi.

  3. (3) Pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pemegang sertifkat dengan mengajukan permohonan kembali paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
  4. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disertai dengan : a. sertifikat asli; dan b. pernyataan tidak ada perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi.

 

Pasal 14

Pemegang sertifikat dapat mengalihkan sertifikat kepada pihak lain dengan ketentuan pemegang sertifikat baru harus :
a. mengajukan permohonan sertifikat baru disertai dokumen sah pemindahtanganan;
b. menyerahkan sertifikat asli;
c. menyerahkan surat pernyataan tidak ada perubahan spesifikasi teknis; dan
d. membayar biaya sertifikat baru;

 

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Pasal 15

  1. (1) Pemegang sertifikat wajib melekatkan label sesuai Lampiran Peraturan ini pada contoh 7.
  2. (2) Pelabelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilekatkan pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapat sertifikat.
  3. (3) Dalam hal tidak dapat dilekatkan pada alat dan perangkat telekomunikasi, label wajib dilekatkan pada kemasan, pembungkus, atau buku manual alat dan perangkat telekomunikasi. 

 

Pasal 16

Pemegang sertifikat wajib bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah dilabel.

Pasal 17

Dalam hal terdapat perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi, pemegang sertifikat wajib melapor kepada Lembaga Sertifikasi dan wajib mengajukan permohonan sertifikat baru.

Pasal 18

Pemegang sertifikat wajib mematuhi semua peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen

Pasal 19

Pemegang sertifikat wajib melaporkan kepada Lembaga Sertifikasi dalam hal terjadi perubahan alamat.

BAB V

BIAYA

Pasal 20

Sertifikasi dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

 

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pemegang sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan ini.

Pasal 24

Alat dan perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat dan digunakan oleh institusi pengguna, tetap dapat digunakan dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat, Pelabelan Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaanya dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 28 JANUARI 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Negara;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
12. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan.

 

SALINAN Resmi ini sesuai aslinya
Kepala Biro hukum dan KSLN
KALALO NUGROHO, SH
NIP : 120105102

 

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.10 TAHUN 2005

TANGGAL : 28 JANUARI 2005

Contoh 1
Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Sertifikasi
Alat dan Perangkat

Telekomunikasi

1. Bersama ini dengan hormat, kami mengajukan permohonan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ……… Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

 

2. Terlampir disampaikan persyaratan yang dibutuhkan terdiri dari :

a. Anggaran Dasar dan atau dokumen legal perusahaan lainnya;

b. dokumen penunjukan dari pabrikan, untuk permohonan sertifikat A;

c. dokumen NPIK dan pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual, untuk permohonan sertifikat B oleh importir;

d. dokumen penunjang teknis dan operasional; dan

e. sampel uji sebanyak 2 (dua) unit untuk Customer Premises Equipment (CPE) atau 1 (satu) unit untuk non-CPE yang akan disampailan kepada Lembaga Pengujian paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SP3.

f. dokumen tambahan MRA, untuk pelaksanaan uji dokumen

 

3. Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan jika dapat disetujui, kami menyatakan bersedia untuk mematuhi dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, khususnya tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan ketentuan lainnya yang berlaku.

……………….., ……………………..

Materai

Rp. 6.000,-

…………………………………………

Nama, Tanda Tangan Pimpinan

dan Cap Perusahaan

 

Kepada Lembaga Sertifikasi

Contoh 2

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Surat Pengantar Pengujian

Perangkat (SP3)

1. Menunjuk surat ………………… Nomor : …………. tanggal …………….. perihal permohonan …………. dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : ……. Tahun 2005 tentang Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi, bersama ini dimintakan kepada Saudara untuk melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, sebagai berikut :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

 

Tembusan :

Pemohon

 

Kepada

Lembaga Pengujian

 

…………………………………

 

Contoh 3

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan

Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : …………. tanggal ………………. perihal Permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor :………… Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dengan ini dinyatakan permohonan Saudara belum dapat diterima, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yaitu :

a. ………………………………………………………………………………………..;

b. ………………………………………………………………………………………..;

c. …………………………………………………………………………………………

2. Apabila persyaratan tersebut butir 1 di atas telah dipenuhi, Saudara dapat mengajukan permohonan kembali.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

 

 

Kepada

Pemohon

 

…………………………………

 

Contoh 4

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Rekapitulasi Hasil Uji

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : ……… tanggal ………………. perihal Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : ……. Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, telah dilakukan pengukuran terhadap alat dan perangkat telekomunikasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, dengan hasil Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) sebagai berikut :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Contoh 5

 

Kepada Lembaga Sertifikasi

 

…………………………………


Contoh 6 :

 

B

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Sertifikat Tipe Alat dan perangkat Telekomunikasi

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : …………. tanggal ………………. perihal Permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : ……. Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat, setelah dilakukan evaluasi terhadap RHU (Rekapitulasi Hasil Uji) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengujian, kami memutuskan bahwa tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang Saudara ajukan tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka permohonan Saudara belum dapat dipenuhi.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

 

Kepada

Pemohon

 

…………………………………

 

Contoh 7 :

Format label :

Keterangan :

a. [ nomor sertifikat ] adalah nomor sertifikat yang diterbitkan untuk setiap alat dan perangkat telekomunikasi.

b. [ nomor PLG. ID ] adalah nomor PLG. ID (identitas pelanggan) berdasarkan database Lembaga Sertifikasi.

Contoh label :

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Resmi ini sesuai aslinya

Kepala Biro hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH

NIP : 120105102

 

[ nomor sertifikat ]

[ nomor PLG. ID ]

 

1234/POSTEL/2005

123456


sumber: Dirjen Postel

Example of Payment Letter / Contoh Surat Perintah Pembayaran SP2

Contoh surat perintah pembayaranExample of Payment Letter / Contoh surat perintah pembayaran.

Sebagai tambahan informasi untuk anda, setelah mengetahui prosedur sertifikasi, gambar di atas adalah salah satu contoh Surat Perintah Pembayaran (SP2).

Intinya sebelum melakukan pembayaran baik pembayaran SP2 Pengujian maupun SP2 Sertifikat anda harus selalu berpedoman pada surat tersebut.

Paling tidak ini adalah upaya kita bersama untuk menekan tindakan yang kurang bertanggung jawab atas segala kegiatan, jasa atau apapun namanya dalam setiap kepengurusan sertifikasi perangkat telekomunikasi.

Contoh surat perintah pembayaran

Contoh surat sudah saya turunkan (hapus) karena sudah terjadi beberapa kali perubahan, jadi jika anda membutuhkan contoh surat perintah pembayaran atau SP2 terkait sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, silahkan menghubungi saya. Saya bisa memberikan contoh yang valid 🙂

Semoga bisa bermanfaat untuk anda….

Sosialisasi Perlunya Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar pada pagi hari ini tanggal 1 November 2007 di Hotel Peninsula – Jakarta akan membuka secara resmi acara kegiatan sosialisasi tentang esensi pengujian alat/perangkat telekomunikasi dalam rangka perlindungan konsumen. Yang akan bertindak sebagai nara sumber adalah dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Postel, Direktorat Standarisasi Ditjen Postel, Badan Standarisasi Nasional dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Acara sosialisasi ini diadakan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Postel. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Postel ini didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 20/PER/M.KOMINFO/4/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian.

Peranan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam proses sertifikasi perangkat telekomunikasi adalah menyediakan jasa pengujian, baik untuk perangkat berbasis kabel maupun perangkat yang menggunakan frekuensi radio. Dari perkembangan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Indoensia semakin meningkat dan dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi secara terus menerus dikembangkan kemampuannya baik infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Untuk menjamin mutu pengujian dan kompetensi laboratorium yang lebih baik, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi telah menerapkan Sistem Manajemen mutu yang mengacu pada ISO – 17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakanpengujian perangkat telekomunikasi mengacu pada Sertifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Technical Specification Regulation), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO,RR,ITU,IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat dan perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Visi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah tercapainya laboratorium berkelas dunia dan sebagai pusat kajian regulasi teknik. Sedangkan misinya adalah: meningkatkan kualitas pengujian perangkat telekomunikasi; meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan kualitas sumber daya; mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri telekomunikasi dalam negeri; meningkatkan peran serta kerjasama nasional dan internasional bidang laboratorium; meningkatkan inovasi layanan jasa laboratorium; mendukung penerapan standar wajib bagi perlindungan keselamatan, keamanan dan kesehatan; dan melakukan kajian teknik perkembangan teknologi yang tepat guna dan berdaya guna.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang lokasi kantornya di Jl. Bintara Raya No. 17 A, Bekasi Barat 17134 ini adalah berupa laboratorium pengujian dengan 4 ruang dan 1 shielded room, yaitu: Laboratorium Pengujian Perangkat Radio, Laboratorium Pengujian Perangkat Non Radio, Laboratorium Pengujian Electromagnetic Compatibity (EMC), Laboratorium Kalibrasi dan Shielded Room.

Alat – alat pengujian yang dimiliki oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terdiri dari alat pengujian untuk perangkat berbasis radio (wireless equipment), perangkat berbasis kabel (wire equipment), EMC Test Set serta alat penunjangnya ditambah dengan alat kalibrasi, keseluruhan berjumlah sebanyak 120 unit. Kegiatan Pengujian yang telah dilaksanakan oleh Balai besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi meliputi jenis perangkat yang menggunakan frekuensi Radio dan Non Radio, antara lain:

  1. Perangkat Radio : Microwave, Radio Komunikasi Broadband Radio, Satelit Bumi, GSM System, CDMA System, Wireless System, dan sebagainya
  2. Perangkat Non Radio : Faksimlie, Telepon, PABX, Cordless, Router, Modem dan lain sebagainya.

Hakekat pengujian perangkat telekomunikasi adalah teknis yang terdiri dari penentuan satu atau lebih karakteristik dari sample peoduk telekomunikasi tertentu menurut suatu prosedur tertentu untuk mengetahui kesesuaiannya dengan nilai – nilai standard yang sudah diketahui (standar acuan yang berlaku). Kegiatan pengujian meliputi pengoperasian alat ukur dan sampel perangkat dengan melakukan pengukuran karakteristik dari sampel, pemerikasaan kesesuaian hasil ukur dengan standar dan pembuatan laporan (rekapitulasi) hasil pengujian.

sumber berita dari
http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=847
Siaran Pers No. 177/DJPT.1/KOMINFO/11/2007