Dasar Hukum dan Regulasi Pengujian Alat Telekomunikasi

Dasar Hukum dan Kumpulan regulasi pengujian alat telekomunikasi untuk mendapat sertifikat POSTEL melalui DJID (Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital) - Komdigi.

Mengetahui lebih dalam tentang acuan standar dan regulasi pengujian alat dan atau perangkat telekomunikasi sangat berguna. Ini penting sekali ketika kita akan mengajukan permohonan sertifikasi POSTEL.

Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penguji (seperti BBPPT dan Lab lainnya yang sudah diakui SDPPI/DJID) untuk melakukan penilaian kesesuaian karakteristik dari alat dan perangkat telekomunikasi, terhadap persyaratan teknis yang berlaku di Indonesia melalui pengukuran.

Persyaratan teknis tersebut merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri / PERMEN / KEPMEN / PERDIRJEN / Perturan Pemerintah / PP/ dan acuan standar internasional lainnya, jika di Indonesia belum ada aturan teknisnya.

Proses pengujian alat dan perangkat yang sudah saya sebutkan di atas, merupakan bagian dari tahapan dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat POSTEL.

Mendapatkan sertifikat dari Ditjen DJID merupakan kewajiban bagi semua orang / organisasi / badan usaha dalam Negeri (pabrikan, importir, distributor) yang akan menjual atau menggunakan produk telekomunikasi di Indonesia.

Sekali lagi, khususnya produk-produk yang masuk dalam kategori alat dan perangkat telekomunikasi.

Agar Lebih jelas silakan baca, kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib dan tidak wajib di sertifikasi DJID berdasarkan regulasi peraturan Menteri Komunikasi dan informatika No. 5 tahun 2013 tentang Kelompok alat dan perangkat telekomunikasi.

Silakan Download di sini. (PDF, 2.03MB)

Kembali ke topik ....

Acuan Teknis Pengujian Alat Telekomunikasi

Dalam proses mendapatkan sertifikat DJID, salah satu prosedur yang harus dilalui yaitu proses pengujian alat / perangkat telekomunikasi.

Proses pengujian sampel tersebut, awalnya sering dilakukan di laboratorium uji Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Bintara Bekasi. Saat ini sudah pindah alamat ke JL RAYA TAPOS, 46, JL RAYA TAPOS, TAPOS, TAPOS, KOTA DEPOK, JAWA BARAT 16464.

Sekarang ini sudah ada beberapa laboratorium uji lokal dan asing yang sudah diakui Ditjen DJID untuk melakukan pengujian produk. Jadi bukan hanya BBPPT saja yang bisa melaksanakan kegiatan pengujian perangkat.

Lembaga pengujian tersebut menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum dilakukannya proses pengujian alat / perangkat.

Berikut ini syarat dan ketentuan sebelum mengajukan permohonan pengujian perangkat.

Syarat Mengajukan permohonan Pengujian

Ada 2 kategori proses pengujian yaitu:

1. Uji dokumen / Evalusi dokumen: Merupakan cara mendapatkan sertifikat DJID melalui proses evaluasi dokumen. Untuk cara ini diperlukan lampirkan hasil uji lab lokal (dalam Negeri) maupun lab asing yang sudah diakui oleh DJID KOMDIGI.

2. Pengujian Alat/perangkat: Merupakan proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat SDPPI/DJID dengan melalui proses pengujian alat/perangkat di laboratorium dalam Negeri.

Syarat administrasi dalam mengajukan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi.

1. Pemohon, badan usaha / perusahaan / organisasi harus sudah memiliki akun NIB (nomor induk berusaha) dan tersinkronisasi dengan DJID.

2. Deklarasi radio: Intinnya menyatakan tentang teknikal spesifikasi produk yang menginformasikan tentang power perangkat, bandwidth frekuensi kerja dan lain lain

3. Form PM5: Merupakan dokumen terkait nama produk, merek, model dan tipe produk.

4. Spek dan foto produk : Spesifikasi dari produk yang akan disertifikasi.

5. Test SOP / software : Prosedur untuk melakukan pengujian agar proses pengujian bisa berjalan dengan baik.

6. User Manual : buku panduan operasional dari produk yang mau disertifikasi.

7. MoU pemegang merek dengan pemohon

Selain persyaratan dokumen tersebut di atas, terdapat persyaratan "kondisi sampel" yang diperlukan untuk melakukan proses uji di balai besar pengujian perangkat pos dan telekomunikasi (BBPPT). Proses pengujian ini juga merupakan serangkaian alur sertifikasi DJID.

Namun sampel tidak diperlukan apabila pemohon sertifikat yang melalui jalur evaluasi dokumen. Jalur evalusi dokumen yaitu sebuah prosedur untuk mendapatkan sertifikat POSTEL tanpa melalui proses uji produk.

Baca juga: Biaya/tarif sertifikasi dan pengujian produk

Persyaratan Sampel Uji

Pengujian radio frekuensi (RF) di Laboratorium DJID, membutuhkan setidaknya 1 unit sampel, kecuali untuk produk mikrofon nirkabel. Untuk mikrofon nirkabel, akan membutuhkan 2 unti sampel ( 1 unit sampel untuk conducted mode dan 1 unit sampel untuk radiated mode ) untuk melakukan pengujian RF.

Dan di bawah ini adalah persyaratan teknis lainnya yang biasanya diterapkan di SDPPI Lab. Ini masih terkait dengan proses sertifikasi DJID secara umum:

1. Sampel harus dalam bentuk produk akhir, bukan dalam bentuk modul atau PCB board. Misalnya, jika kita akan mensertifikasi produk printer, sampel harus dalam bentuk printer, bukan hanya PCB Board atau modul RF saja.

2. Selain poin nomor satu, kita bisa menyediakan sampel papan PCB / modul, selama kita bisa menyertakan produk akhir atau casing. Tujuan menyediakan produk akhir atau casing adalah untuk membuat SDPPI Lab mengetahui bentuk sebenarnya dari produk akhir.

3. Untuk WLAN 2.4 dan 5 GHz, Bluetooth, RFID 923 – 925 MHz, Perangkat Daya Rendah di atas 600 MHz (termasuk perangkat daya rendah 2,4 GHz), VHF / UHF, dll. Sampel perlu disiapkan dalam kondisi conducted mode ( RF SMA Laki-laki / perempuan sudah terpasang di perangkat).

4. Dalam Bluetooth, WLAN 2.4 dan 5 GHz, RFID, dan lainnya, pengujian akan dilakukan dalam conducted mode dengan menggunakan spectrum analyzer and Test software (software harus sudah terinstal pada laptop yang bisa menjalankan proses pengujian). Tujuan menggunakan software ini adalah agar penguji bisa mengukur setiap channel pada alat/perangkat tersebut.

5. Khusus untuk Bluetooth, Lab DJID tidak lagi menggunakan TESTCOM / BT Test Software. Jadi, penting untuk menyediakan test software.

6. Untuk produk Low Power ( Transmission (Tx) Power kurang dari 10 mW), diperlukan sampel sebagai berikut:

• 1 unit sampel normal ketika operasional frekuensinya di bawah 600 MHz.

• Jika produk tersebut adalah mikrofon nirkabel (wireless microphone), maka perlu menyiapkan 1 unit sampel conducted mode dan 1 unit sampel radiated mode (total 2 unit sampel)

• Untuk alat/perangkat daya rendah di atas 600 MHz dan daya rendah 2,4 GHz, diperlukan 1 unit sampel conducted mode.

7. Jika alat uji pendukung seperti laptop, dongle, PCB Board, SPI interface, dll diperlukan dalam proses pengujian, 1 alat uji pendukung hanya dapat digunakan untuk 3 aplikasi / tiga model yang berbeda.

8. Sampel perlu diberi label. Label ini menjelaskan tentang nama alat/perangkat, nama model, nama merek, dan nomor seri.

Demikian persyaratan administrasi dan juga persyaratan uji sampel yang diperlukan terkait permohonan sertifikasi DJID Komdigi.

Jika proses pengujian alat / perangkat "sampel" tersebut kemudian mendapatkan hasil ukur yang sesuai dengan standar yang berlaku, maka produk tersebut bisa dinyatakan lolos dan berhak untuk mendapatkan sertifikat dari Ditjen DJID.

Dasar Hukum

Dasar hukum dan regulasi terkait sertifikasi alat telekomunikasi adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

3. Permen KOMINFO No. 3 Tahun 2024 tentang sertifikasi alat dan atau perangkat telekomunikasi

Regulasi Pengujian Alat Telekomunikasi untuk Sertifikasi POSTEL di DJID - Komdigi

Masing masing teknologi, memiliki acuan standar pengujian yang berbeda-beda di Indonesia.

Oleh sebab itu dalam artikel ini saya ingin berbagi tentang beberapa regulasi / acuan standar pengujian alat / perangkat telekomunikasi di lndonesia.

Perlu diketahui bahwa Regulasi ataupun standar acuan pengujian alat / perangkat telekomunikasi ini bergerak sangat dinamis. Dan saya dapatkan daftar ini dari official website-nya e-sertifikasi Nextgen.

Hari ini saya akan membagikan standar acuan pengujian yang terbaru yang berlaku saat ini. Sumber acuan teknis ini sangat penting buat saya dokumentasikan. Penting juga buat Bapak/Ibu yang memiliki kepentingan terkait sertifikasi POSTEL.

Itulah alasannya kenapa saya mendokumentasikan daftar acuan teknis yang masih berlaku.

Demikian beberapa dasar hukum dan regulasi pengujian alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia yang terbaru dan masih berlaku. Saya akan berusaha meng-update setiap perubahan standar regulasi pengujian perangkat telekomunikasi di halaman ini.

Jika kedepannya ada tambahan ataupun perubahan, insyaAlloh akan saya tambahkan dalam artikel ini. Silahkan bantu share jika bermanfaat.

Salam, Narmadi