Sekilas Hasil Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi


Tepatnya tanggal 3 Desember 2007 kemarin bertempat di Hotel Grand Aquilla Bandung, Kebetulan saya hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh:

Departemen Komunikasi dan Informatika
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Direktorat Standardisasi POSTEL

Yaitu Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi dengan mengangkat tema yang sangat Bagus ya…

Terwujudnya Sinergi Regulasi Bidang Standardisasi dan Perkembangan Teknologi ICT

Dari beberapa susunan acara tersebut, tentunya saya ingin menginformasikan hal-hal yang terkait dengan dasar-dasar atau perundangan tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi.

Kebetulan saya datang agak terlambat sekitar pukul 9:20 wib bertepatan pada sesi I yaitu SESI ASPEK REGULASI. Pembicara dalam hal ini adalah Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Bapak Drs.H.Santoso,S.H.,M.H.

Beliau membawakan materi tentang Revisi Peraturan Menteri Perhubungan NO.10 tahun 2005 tentang alat dan perangkat telekomunikasi.

Harapan saya sebenarnya lebih kepada mendorong Peran dan Fungsi kontrol pemerintah terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang sangat menjamur yang tidak atau belum disertifikasi, karena disadari atau tidak disadari bahwa fungsi kontrol tersebut sepertinya lumpuh/berjalan ditempat yang dampaknya bisa kita rasakan bersama bahwa banyak sekali ditemukan alat/perangkat telekomunikasi yang tidak disertifikasi dan tidak bisa memberikan layanan purna jual yang baik tehadap masyarakan Indonesia.

Bahkan jika hal ini tidak ditanggapi dengan serius tidak menutup kemungkinan bahwa perangkat – perangkat telekomunikasi ini bisa dijadikan sarana untuk kepentingan Negara lain yang tentunya bisa sangat membahayakan sistem pertahanan Bangsa dan Negara Indonesial.

Btw…. saya tidak akan mengulas jauh – jauh mengenai sistem pertahanan nasional. Yang jelas memang benar Pemerintah indonesia dalam hal ini Dirjen POSTEL mulai menggencarkan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membeli perangkat yang sudah disertifikasi dan betapa pentingnya sertifikasi perangkat telekomunikasi tersebut…….”Semoga sukses”

Selanjutnya pada pertemuan ini saya mendapatkan informasi mengenai :
Substansi Perubahan Permenhub Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi

  • Persyaratan keselamatan dan atau persyaratan electromagnetic compability (pasal 1 butir 9)
  • Lembaga yang berwenang (pasal 1 butir 14)
  • Mutual Recognition Arrangement (MRA) (pasal 1 butir 15)
  • Badan Penetap (Designating Authority/DA) (pasal 1 butir 16)
  • Setiap >>> dihilangkan {pasal 2 ayat (1)}
  • Alat dan Perangkat: Jaringan,akses,alat pelanggan,pendukung telekomunikasi {pasal 3 ayat (1)}
  • Alat dan perangkat pendukung telekomunikasi tidak wajib sertifikasi {pasal 4 ayat (1)}
  • Lembaga Penilaian Kesesuaian (pasal 5)
  • Pengujian Conformance dan atau pengujian Electromagnetic Compatibility {pasal 15 ayat (1)}
  • Uji laboratorium (in-house test) dan uji lapangan (on-site test) (pasal 19)
  • Pelaksanaan MRA dilakukan melalui evaluasi dokumen dari negara asal {pasal 25 ayat (1)}
  • Sertifikasi A untuk pabrikan atau distributor dan sertifikasi B untuk importir atau perakit atau institusi (pasal 28 huruf a dan b)
  • Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun {pasal 30 ayat (1)}
  • Penerbitan sertifikat yang diperbaharui paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap {pasal 30 ayat (5)}
  • Penolakan permohonan pembaharuan sertifikat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja {pasal 31 ayat (1)}
  • Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja permohonan pembaharuan belum terbit, maka sertifikat tetap berlakusampai jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya sertifikat asli {pasal 31 ayat (2)}
  • Apabila s.d 3 (tiga) bulan sejak masa laku berakhir sertifikat tidak diperbaharui, maka sertifikat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku {pasal 31 ayat (3)}
  • Sertifikat dapat juga dicabut apabila ada kebijakan dan atau peraturan baru dan terbukti adanya perubahan dan atau ketidaksesuaian alat dan perangkat telekomunikasi (pasal 32 huruf a dan b)
  • Penggantian sertifikat wajib apabila terjadi {pasal 33 ayat (1)}
  1. Pemindahtanganan hak atas sertifikat kepada pihak lain
  2. Perubahan nama badan usaha
  3. Perubahan alamat badan usaha
  4. Sertifikat hilang
  • Pemegang sertifikat wajib melakukan pelabelan pada alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat {pasal 34 ayat (1)}
  • Pemegang sertifikat wajib bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan alat dan perangkat telekomunikasi yang teleh diberi label {pasal 35 ayat (3)}
  • Biaya sertifikasi terdiri dari biaya pengujian dan biaya sertifikat {pasal 37 ayat (2)}
  • Pengawasan dan pengendalian terhadap permen ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal (pasal 30)

Semoga bermanfaat….