Regulasi Baru dan keuntungan Importir

Judulnya mungkin membingungkan jadi mau saya pertegas bahwa regulasi yang di masksud pada judul adalah regulasi sertifikasi perangkat telekomunikasi. Kok bawa-bawa importir segala sih?
Iya karena ini berkaitan erat dengan masuknya perangkat telekomunikasi di Indonesia dalam hal ini sering kita kenal dengan sebutan importir.

Sebenarnya regulasi baru ini [PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/09/2008 TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI “http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi%5Cstandardisasi%5Ckepmen%5Cpermen_sertifikasi_no-29-grd.pdf”] sudah diterbitkan sejak september lalu. Dan pelaksanaan regulasi baru tersebut juga berjalan dan tentunya berkaitan erat dengan kebijakan yang ada di bea dan cukai.

Jadi jika masih ada importir yang mencoba mengeluarkan barang impornya [perangkat telekomunikasi] dari beacukai lewat jalur belakang, saya rasa importir ini nekat semata atau mungkin kurang tahu tentang kewajiban sertifikasi perangkat.

Gencarnya koordinasi antara Bea cukai dan Postel untuk merazia perangkat-perangkat ilegal di buktikan mulai dari sweeping perangkat dan tertangkapnya ratusan Blackberry di bea cukai. merupakan bentuk aplikasi dari regulasi baru ini. Bahkan kemarin pada saat saya ke Postel bertemu dengan salah satu wakil dari operator cellular yang blackberry masih belum bisa dikeluarkan dari beacukai karena operator tersebut belum memegang sertifikat tipe B (sertifikat khusus untuk importir).

Itulah alasan saya untuk mengulas sedikit keuntungan bagi importir.

Apa keuntungannya buat importir ?

Setelah saya melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait dalam hal ini Dirjen Postel dan Bea Cukai tergerak saya untuk mempublikasi ini.

Keuntungannya mutlak buat importir terletak pada proses sertifikasi perangkat tersebut jika importir tersebut mengajukan sertifikasi maka akan diberikan pelayanan khusus tanpa melalui proses pengujian ulang dengan catatan bahwa perangkat yang di impor tersebut sebelumnya sudah mendapatkan sertifikat tipe A dari POSTEL dan kebanyakan para manufaktur sudah mendapat sertifikat tipe A.

Artinya ini akan menghemat waktu dan biaya operasional karena tidak harus menyiapkan 2 unit sampel alat untuk di uji untuk memperoleh sertifikat tipe B. Untuk biaya yang dikeluarkan dalam proses sertifikasi ini adalah normal yaitu biaya SP2 Pengujian dan Sp2 Sertifikat.

Namun jika anda tetap memaksa mengimpor produk dalam jumlah banyak tanpa sertifikat dan ternyata bermasalah, waduh..berapa biaya yang harus anda keluarkan untuk sewa gudang di Bea Cukai, belum lagi external cost lainnya yang tidak terekspektasi…

Dengan regulasi baru ini pengusaha lokal mendapatkan pelayanan dan kesempatan khusus untuk bermain lebih awal dengan para kompetitor asing. Jadi kesimpulannya sertifikasi produk adalah bagian dari solusi untuk memudahkan masuknya perangkat telekomunikasi di Indonesia.

Bagaimana menurut anda?