Blog Pekerja

Sertifikasi SDPPI & Kontraktor Kolam Renang

Kebijakan Larangan Sepeda Motor

larangan sepeda motor imageKebijakan Pemerintah (Pemprov DKI) terkait pelarangan sepeda motor di jalan protokol khususnya  MH Thamrin Dan JL Merdeka barat sudah diberlakukan per hari ini Rabu 17 Desember 2014.
Kebijakan ini (dilarangnya sepeda motor melalui jalan Thamrin dan Merdeka barat) banyak menuai kritik dari berbagai kalangan dan masyarakat pengguna sepeda motor.
Kalau saya pribadi cuma bisa ngedumel saja, lah wong motor juga membayar pajak kok ya dianak tirikan tidak boleh melalui jalan tersebut…weleh weleh
Terlebih kebijakan tersebut belum ditunjang dengan sarana alternatif yang memadai. OK memang Pemprov DKI sudah menyediakan lahan parkir disekitar jalan tersebut, pertanyaannya apakah parkirnya gratis?
Kalau parkirnya tidak gratis artinya masyarakat pengguna sepeda motor perlu menambahkan biaya operasional untuk parkir yang sebelumnya tidak ada. “Ya urusan biaya operasionalmua ya urusanmu sendiri tho le he..he..he :-)”
#### tapi pemprov dki kan juga menyiapkan bis gratis pak?

****pertanyaannya apakah jumlah bis gratis jumlahnya sudah cukup untuk melayani semua pengguna sepeda motor yang rutin melewati jalan protokol tersebut?
Dan apakah dengan kebijakan ini pemprov dki berani memberikan jaminan bahwa jalan protokol terbebas dari kemacetan? ” kalau nda macet ya bukan Jakarta namanya juga ibu kota Negara mabro..”
Jika tidak, kebijakan ini menurut saya terlalu memaksakan dan tergesa gesa.
Bagaimana pendapat anda?
Saya sudahi dulu artikel ngedumel ini, terasa pegel ngetik pakai hp. 🙂

Sertifikasi SDPPI © 2015