Blog Pekerja

Sertifikasi SDPPI & Kontraktor Kolam Renang

Jaminan Depkominfo Terhadap Penggunaan BlackBerry Sejauh Telah Bersertifikasi, Berlabel Dan Bukan Produk Ilegal

(Surabaya, 28 Juni 2009). Beberapa hari terakhir ini pemberitaan dan informasi yang berkembang tentang masalah kemungkinan penghentian peredaran perangkat telekomunikasi BlackBerry yang diproduksi oleh RIM (Research In Motion Limited) telah berkembang cukup beragam. Dalam konteks ini Departemen Kominfo perlu menjelaskan, bahwa Departemen Kominfo memang benar sejak sebulan yang lalu telah menolak sementara permohonan pengajuan sertifikasi yang diajukan oleh RIM (perusahaan yang langsung terafiliasi dengan RIM adalah beberapa penyelenggara telekomunikasi, yaitu PT Telkomsel, PT Indosat dan PT Excelcomindo Pratama) dan juga bahkan melakukan penolakan sementara sejak sepuluh hari yang lalu terhadap perangkat yang sama namun diajukan oleh beberapa importir BlackBerry yang tidak langsung terafiliasi dengan RIM, dengan alasan belum adanya bentuk konkret dari pihak RIM untuk mendirikan service centre di Indonesia..
Hanya saja, Departemen Kominfo sesuai dengan tanggung-jawabnya hanya sebatas kewenangannya menangani masalah pemberian atau penolakannya dalam pemberian sertifikat perangkat telekomunikasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 29/PER/KOMINFO/9/2008. Departemen Kominfo tidak memiliki kewenangan untuk sama sekali menyetop importasi suatu perangkat telekomunikasi dan apalagi menghentikan perdagangan perangkat telekomunikasi, karena itu merupakan kewenangan instansi lain dan itupun harus dengan dasar hukum yang sangat kuat. Meskipun demikian, sebagai konsekuensi adanya penolakan sementara tersebut, maka berimplikasi pada kemungkinan penghentian importasi oleh Ditjen Bea Cukai selama importir yang berkepentingan tidak mampu menunjukkan sertifikat yang diterbitkan oleh Departemen Kominfo ataupun data sertifikasinya tidak terdapat pada National Single Window yang mudah diakses oleh Ditjen Bea Cukai di lapangan..

Sedangkan kepada masyarakat umum yang sudah menggunakan perangkat BlackBerry tetap diminta tenang untuk menggunakannya karena sama sekali tidak ada rencana Departemen Kominfo untuk memerintahkan pada penyelenggara telekomunikasi untuk menghentikan layanannya. Demikian pula bagi masyarakat umum yang akan melakukan pembelian BlackBerry di wilayah teritori hukum Indonesia, tetap dipersilakan untuk melakukan aktivitas tersebut sesuai dengan produk atau jenis dan tipe perangkat BlackBerry yang diinginkan. Akan tetapi juga tidak perlu melakukan pembelian yang berlebihan. Departemen Kominfo sama sekali tidak ada maksud untuk melakukan pelarangan penyediaan layanan yang sudah eksisting, karena bagaimanapun juga pemerintah menyadari sepenuhnya, bahwa perangkat telekomunikasi BlackBerry tersebut banyak memberikan manfaat bagi berbagai aktivitas masyarakat. Sehingga Departemen Kominfo tidak akan membuat kebijakan yang kontra produktif bagi kepentingan masyarakat sejauh itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwasanya Departemen Kominfo bersikap tegas dengan menolak sementara pengajuan sertifikasi BlackBerry untuk tipe yang baru ataupun beberapa tipe yang lama namun belum memiliki sertifikat dari Ditjen Postel, maka hal tersebut semata-mata justru untuk melindungi kepentingan masyarakat juga, karena sejauh ini RIM belum memiliki service centre di Indonesia. Sejauh ini jika kerusakannya tidak terlalu signifikan mungkin bisa diselesaikan di Indonesia, namun jika tidak terpaksa dibawa keluar Indonesia untuk sementara waktu. Kondisi ini sudah barang tentu tidak lazim jika dibandingkan perangkat telekomunikasi lainnya di Indonesia meski itu produk import sekalipun. Sikap tegas Departemen Kominfo ini terpaksa harus saat ini ditempuh sebelum keluhan masyarakat pengguna BlackBerry mulai meningkat dan hal tersebut adalah sesuai dengan esensi UU Perlindungan Konsumen.

Prosedur yang ditempuh Departemen Kominfo sebelum dalam waktu beberapa minggu depan akan total menghentikan pengajuan permohonan sertifikat BlackBerry ini sudah dilakukan secara transparan, terus berkelanjutan, profesional dan adil. Terhadap permintaan RIM agar diberi kesempatan untuk melakukan feasibility study sudah dipenuhi oleh Departemen Kominfo hanya saja harus jelas kepastian pelaksanaannya. Demikian juga permintaan RIM agar Departemen Kominfo melakukan penertiban terhadap produk BlackBerry ilegal yang tergolong black market juga telah dipenuhi karena sejauh ini Departemen Kominfo bersama Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Kepolisian telah dan terus melakukan upaya penertiban terhadap segala perangkat telekomunikasi (tidak semata-mata hanya BlackBerry). Namun demikian pada sisi lain, Departemen Kominfo telah mengambil sejumlah langkah secara prosedural sebelum rencana pelaksanaan penghentian total pemberian sertifikat BlackBerry dalam waktu dekat ini jika RIM tidak memenuhi permintaan Departemen Kominfo, yaitu:

  1. Mengundang Kedutaan Kanada dan RIM untuk duduk bersama melakukan pembahasan bersama Departemen Kominfo pada tanggal 15 Juni 2009.
  2. Mengundang beberapa penyelenggara telekomunikasi (PT Telkomsel, PT Excelcomindo Pratama dan PT Indosat) dan Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan (dalam hal ini Ditjen Bea Cukai) untuk mengkonsolidasikan sikap pihak Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009. Penyelenggara telekomunikasi dan instansi pemerintah lainnya tersebut mendukung rencana kebijakan Departemen Kominfo.
  3. Mengundang Asosiasi Importir dan Pedagang Telefon Genggam yang sejumlah anggotanya selama ini banyak melakukan import BlackBerry untuk didengar sikapnya terhadap rencana kebijakan Departemen Kominfo pada tanggal 26 Juni 2009 (yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Departemen Perdagangan). Para importir dan pedagang tersebut mendukung rencana kebijakan Departemen Kominfo. Kesempatan tersebut juga digunakan Departemen Kominfo untuk menyampaikan informasi awal bahwa Departemen Kominfo sedang mempersiapkan surat edaran yang akan diedarkan ke berbagai pihak terkait tentang rencana penghentian total pemberian sertifikat BlackBerry secara total.

Dengan demikian, Departemen Kominfo sesungguhnya sudah melakukan upaya ini secara sangat hati-hati dan sudah mempetimbangkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kanada yang selama ini sudah terjalin sangat kooperatif dan bahkan membawa manfaat. Bahkan ketika asosiasi tersebut menghendaki agar sejumlah anggotanya diakui keahliannya dalam melakukan layanan purna jual sendiri, Departemen Kominfo tidak otomatis menyetujuinya dengan alasan karena juga harus menghargai tingkat keahlian dan standard kelayakan layanan purna jual yang ditetapkan oleh RIM. Bagaimanapun juga RIM berhak untuk menetapkan stantard minimal keahliannya. Hal ini perlu dijelaskan agar tidak timbul kesan Departemen Kominfo hanya sepihak dalam menetapkan rencana kebijakannya, karena RIM pun juga diberi hak dan kewenangannya. Hanya saja, sekali lagi, kepastian pendirian service centre tidak boleh terlalu lama. Untuk mendirikan service centre secara fisikal memang butuh waktu, tetapi yang penting kepastiannya dulu secara legal formal. Dan di samping itu formatnya juga bisa mengambil bentuk yang beragam, termasuk di antaranya bermitra dengan pihak lokal mengingat kemampuan SDM cukup banyak yang kualified dengan tinggal menyesuaikan pada standar kualifikasi RIM.

Berita yang berjudul Jaminan Depkominfo Terhadap Penggunaan BlackBerry Sejauh Telah Bersertifikasi, Berlabel Dan Bukan Produk Ilegal atau Siaran Pers No. 141/PIH/KOMINFO/6/2009 saya dapatkan dari website postel [http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=1255]


Sertifikasi SDPPI © 2015