Antisipasi Ditjen Postel Terhadap Maraknya Peralatan Telekomunikasi Asing

Berikut adalah informasi yang sangat penting bagi siapa saja yang turut peduli dengan perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia terkait dengan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Saya mendapatkan beritanya di website POSTEL [*Update: 27 Februari 2013, sumber URL; http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=994 broken link]. Berikut kutipannya.

Siaran Pers No. 67/DJPT.1/KOMINFO/6/2008

Antisipasi Ditjen Postel Terhadap Maraknya Peralatan Telekomunikasi Asing

Beberapa tahun terakhir ini, pemasaran perangkat telekomunikasi di Indonesia yang berasal dari negara-negara lain makin meningkat. Pada satu sisi, fenomena tersebut menunjukkan, bahwa aktivitas bisnis telekomunikasi di Indonesia memang terus menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, sesuai dengan di antaranya hasil riset Nielsen Advertising Services terhadap dana pemasaran sektor telekomunikasi di berbagai media massa pada kurun waktu beberapa tahun ini.

Namun demikian, pada sisi yang lain, fenomena tersebut juga patut disikapi dengan keprihatinan yang sangat dalam, karena tingkat konsumerisme masyarakat Indonesia sangat tinggi terhadap produk atau perangkat telekomunikasi asing. Itulah sebabnya Ditjen Postel terus mendorong pada para pelaku bisnis industri telekomunikasi di Indonesia untuk mulai memberikan perhatian khusus pada pemenuhan produk telekomunikasi domestik, yaitu di antaranya disebutkan, bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menggunakan produksi dalam negeri dalam bentuk pembelanjaan modal (capital expenditure) sekurang-kurangnya 30% per tahun dan pembiayaan operasional (operating expenditure) sekurang-kurangnya 50% per tahun dalam membangun jaringan bergerak seluler sistem IMT2000/3G, dimana pembelanjaan modal dan pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung/bangunan dan gaji pegawai. Concern lain Ditjen Postel adalah berupa pemberian fasilitasi pada sejumlah perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk keperluan riset dan pengembangan perangkat telekomunikasi serta driving force terhadap industri perangkat telekomunikasi domestik untuk mulai mengembangkan tehnologi layanan WiMAX.

Bahkan seandainya program USO tidak terkendala proses tendernya, maka salah satu kewajiban pemenang tender USO adalah keharusan menggunakan capital expenditure (capex) minimal sebesar 35 % untuk produksi dalam negeri. Di samping itu, dalam hal pelaksana penyedia menggunakan frekuensi radio 2,3 GHz, maka perangkat telekomunikasi yang digunakan wajib memiliki tingkat komponen dalam negeri minimal sebesar 20 %. Sudah barang tentu Ditjen Postel sangat berhati-hati dan sistematis penyusunan grand design dalam lebih memperhatikan produk telekomunikasi domestik tanpa harus mengganggu fluktuasi pasar, sehingga tidak memaksa industri telekomunikasi untuk harus sepenuhnya menggunakan produk telekomunikasi domestik, tetapi ujung-ujungnya berdampak pada peningkatan harga jual di konsumen. Kondisi tersebut sangat dihindari dan salah satu solusinya adalah dengan pengenaan kewajiban secara bertahap secara kontinyu dalam jumlah yang konstan.

Perhatian Ditjen Postel terhadap makin meningkatnya penggunaan perangkat telekomunikasi asing di Indonesia ini sama sekali bukan membatasi, tetapi semata-mata hanya mengatur penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 32 Ayat (1), menyebutkan, bahwa perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan, bahwa perangkat telekomunikasi asing apapun yang diperdagangkan di Indonesia tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku, karena seandainya tidak, berarti telah terjadi pelanggaran, karena Pasal 52 UU Telekomunikasi menyebutkan, bahwa barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terhadap kemungkinan adanya pelanggaran tersebut Ditjen Postel terus melakukan penegakan hukum dengan berbagai instansi terkait dan termasuk juga dengan Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Kerja-sama tersebut tertuang dalam Kesepakatan Bersama Antara Dirjen Postel, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Dirjen Bea dan Cukai No. 91/DIRJEN/2003; 23/PDN/SK/VI/2003; 129/BC/2003 tentang Pengawasan Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yang ditanda-tangani pada tanggal 10 Juni 2003. Pada Pasal 6 dari Kesepakatan Bersama disebutkan, bahwa dalam rangka pengawasan alat dan atau perangkat telekomunikasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai: a. Melakukan pengawasan terhadap alat dan atau perangkat telekomunikasi yang dimasukkan ke dalam daerah pabean sesuai dengan persyaratan teknis dan izin dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; b. Melakukan tindakan yang diperlukan terhadap alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan izin dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku; c. Menyampaikan informasi kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam hal terdapat alat dan atau perangkat telekomunikasi yang belum ada ketentuan tentang persyaratan teknis dan izin.

Dalam kaitan ini, Ditjen Postel secara rutin sejak dua tahun terakhir ini selalu mempublikasikan data perangkat telekomunikasi yang mengajukan permohonan dan juga yang telah memperoleh sertifikat dari Ditjen Postel. Tujuan publikasi ini selain sebagai bentuk transparansi proses perizinan perangkat telekomunikasi, juga memungkinkan masyarakat umum mengetahui beragam dan jenis perangkat telekomunikasi yang terdaftar resmi di Ditjen Postel sesuai dengan kurun waktu tertentu, karena sejauh ini kadang kala sebagian masyarakat hanya mengetahui adanya branding perangkat tertentu yang cukup terkenal di pasaran, padahal cukup banyak merk lain yang terdaftar dan tersertifikasi. Namun demikian, terdaftar dan tersertifikasinya perangkat-perangkat tersebut bukan berarti aman bagi mereka (vendor, pabrikan dan atau importir), karena seandainya ada perubahan terhadap spesifikasi dan standar teknisnya, maka harus dilakukan pengujian ulang. Siaran Pers ini sangat penting, karena beberapa waktu terakhir ini sering muncul kecurigaan terhadap produk perangkat telekomunikasi tertentu dari suatu negara tertentu. Oleh karena itu, selain Ditjen Postel tetap terus melakukan penegakan hukum, kepada masyarakat umum pun dan stake holders industri telekomunikasi diberi kesempatan sangat luas seandainya menjumpai adanya perangkat telekomunikasi yang tidak tersertifikasi oleh Ditjen Postel, sehingga Ditjen Postel akan segera menindak lanjuti untuk penertibannya.