ITU Pemerintah akan mengevaluasi penggunaan tiga slot orbit satelit, yang hak pengelolaannya sempat dicabut International Telecommunication (ITU) pada tahun 2004. Tiga Slot orbit dikembalikan lagi ke Indonesia pekan lalu yaitu slot orbit 150 derajat 30 menit Bujur Timur, 113 derajat Bujur Timur, dan 107 derajat 42 menit Bujur Timur.
Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh mengatakan hasil evaluasi itu akan memutuskan perlu atau tidaknya slot orbit tersebut dikelola operator lama atau diberikan kepada operator baru. “Semua pihak terkait harus berhati-hati dan mengambil pelajaran dari pencabutan slot orbit itu “, ujarnya di Jakarta kemarin.
Kini, kata NUh, tiga slot orbit itu telah diberikan kembali dalam sidang World Radiocommunication Conference (WRC) di Jenewa, Swiss, pekan lalu. Tim Indonesia berhasil melobi 153 Anggota ITU serta 88 organisasi internasional dan pengamat satelit. Proposal Indonesia untuk filing satelit itu disetujui secara aklamasi dalam sidang pleno WRC.
Seperti diketahui, penyelenggara atau operator yang semula menguasai slot orbit itu di antaranya PT. Indosat dan PT. Media Citra. Dalam rapat Komisi Informasi dan Telekomunikasi DPR pertengahan 2007 menyebutkan, hilangnya slot orbit itu berpotensi merugikan Negara hingga triliunan rupiah. Menurut Direktur Kelembagaan Internasional Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Ihsan Baidarus, lobi untuk memperoleh kembali surat orbit itu cukup alot.
Ihsan mengakui beberapa negara semula menentang proposal Indonesia. “Tapi kami melobi beberapa negara, baik secara bilateral maupun personal, dengan prinsip sharing, yang lebih difokuskan untuk kepentingan ekonomi dalam penggunaan slot orbit iut,” ujar Ihsan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Basuki Yusuf Iskandar mengatakan bahwa tiga slot orbit itu tetap menjadi milik pemerintah. Untuk pengelolaan satelit mendatang, pemerintah akan merevisi regulasi tentang satelit yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2005. “Revisi itu termasuk administrasi satelit,” ujar Basuki. Dalam revisi itu juga akan dicantumkan kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang lebih detail untuk menjaga komitmen pengelolaan sejak awal hingga akhir.
Basuki menambahkan, hilangnya slot orbit itu karena kesalahan masa lalu. Ia mengaku bersalah karena pemerintah juga tidak mengingatkan operator agar mengelola filing slot tersebut dengan baik. “Ya sudah. Sayakan juga sudah mengakui bersalah dalam rapat DPR,” ujar Basuki.
Sumber
http://www.depkominfo.go.id/
Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh mengatakan hasil evaluasi itu akan memutuskan perlu atau tidaknya slot orbit tersebut dikelola operator lama atau diberikan kepada operator baru. “Semua pihak terkait harus berhati-hati dan mengambil pelajaran dari pencabutan slot orbit itu “, ujarnya di Jakarta kemarin.
Kini, kata NUh, tiga slot orbit itu telah diberikan kembali dalam sidang World Radiocommunication Conference (WRC) di Jenewa, Swiss, pekan lalu. Tim Indonesia berhasil melobi 153 Anggota ITU serta 88 organisasi internasional dan pengamat satelit. Proposal Indonesia untuk filing satelit itu disetujui secara aklamasi dalam sidang pleno WRC.
Seperti diketahui, penyelenggara atau operator yang semula menguasai slot orbit itu di antaranya PT. Indosat dan PT. Media Citra. Dalam rapat Komisi Informasi dan Telekomunikasi DPR pertengahan 2007 menyebutkan, hilangnya slot orbit itu berpotensi merugikan Negara hingga triliunan rupiah. Menurut Direktur Kelembagaan Internasional Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Ihsan Baidarus, lobi untuk memperoleh kembali surat orbit itu cukup alot.
Ihsan mengakui beberapa negara semula menentang proposal Indonesia. “Tapi kami melobi beberapa negara, baik secara bilateral maupun personal, dengan prinsip sharing, yang lebih difokuskan untuk kepentingan ekonomi dalam penggunaan slot orbit iut,” ujar Ihsan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Basuki Yusuf Iskandar mengatakan bahwa tiga slot orbit itu tetap menjadi milik pemerintah. Untuk pengelolaan satelit mendatang, pemerintah akan merevisi regulasi tentang satelit yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2005. “Revisi itu termasuk administrasi satelit,” ujar Basuki. Dalam revisi itu juga akan dicantumkan kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang lebih detail untuk menjaga komitmen pengelolaan sejak awal hingga akhir.
Basuki menambahkan, hilangnya slot orbit itu karena kesalahan masa lalu. Ia mengaku bersalah karena pemerintah juga tidak mengingatkan operator agar mengelola filing slot tersebut dengan baik. “Ya sudah. Sayakan juga sudah mengakui bersalah dalam rapat DPR,” ujar Basuki.
Sumber
http://www.depkominfo.go.id/
